Kemensos Kembali Gulirkan PKH dan BPNT di April 2025: Anggaran Jumbo Disiapkan, DTKS Diganti DTSEN

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), kembali menegaskan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melanjutkan penyaluran dua program bantuan sosial (bansos) unggulan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada bulan April 2025.

Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi jutaan keluarga di seluruh pelosok negeri yang masih bergantung pada uluran tangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penyaluran bansos ini diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi bagi masyarakat kurang mampu, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan potensi dampak inflasi.

Anggaran Perlindungan Sosial Meningkat Signifikan

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjalankan program perlindungan sosial, alokasi anggaran yang disiapkan untuk tahun 2025 mencapai angka fantastis, yakni Rp504,7 triliun. Dana sebesar ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dan sebagian besar akan dialokasikan untuk mendanai program-program prioritas seperti PKH dan BPNT.

Tahun 2025, pemerintah menargetkan PKH menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, program BPNT akan menyasar 18,27 juta KPM yang berhak menerima bantuan pangan non tunai. Dengan cakupan yang luas ini, diharapkan dampak positif dari kedua program ini dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat yang membutuhkan.

Jadwal Penyaluran dan Mekanisme Pencairan

Untuk program PKH, penyaluran di bulan April 2025 merupakan bagian dari tahap kedua yang mencakup periode April hingga Juni 2025. Artinya, KPM akan menerima bantuan untuk tiga bulan sekaligus. Sementara itu, bagi penerima BPNT, penyaluran di bulan April 2025 merupakan tahap keempat di tahun tersebut.

Pemerintah telah menunjuk PT Pos Indonesia dan Bank Himbara sebagai mitra dalam menyalurkan dana bantuan langsung kepada KPM. Dengan melibatkan lembaga keuangan dan layanan pos, diharapkan proses penyaluran dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel. KPM dapat mencairkan dana bantuan melalui kantor pos atau rekening bank yang telah terdaftar.

Rincian Besaran Bantuan PKH dan BPNT

Besaran bantuan PKH bervariasi, tergantung pada kategori penerima manfaat dan jumlah anggota keluarga (maksimal 4 jiwa). Berikut adalah rinciannya untuk periode April-Juni 2025:

• Ibu Hamil: Rp750.000
• Anak Usia Dini (0-6 tahun): Rp750.000
• Anak Sekolah:
  • SD: Rp225.000
  • SMP: Rp375.000
  • SMA: Rp500.000
• Lansia (70 tahun ke atas): Rp600.000
• Penyandang Disabilitas: Rp600.000

Sementara itu, program BPNT memberikan bantuan sebesar Rp2,4 juta per tahun, yang dicairkan secara bertahap setiap bulan sebesar Rp200.000. Pada bulan April 2025, setiap KPM penerima BPNT akan menerima bantuan sebesar Rp200.000.

Perubahan Data Acuan: Dari DTKS ke DTSEN

Sebuah perubahan signifikan terjadi dalam proses verifikasi dan validasi penerima bansos. Jika pada kuartal pertama (Januari-Maret 2025) pemerintah masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka mulai kuartal kedua (April-Juni 2025), acuan data akan beralih ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Meski demikian, DTKS tetap menjadi salah satu sumber data yang digunakan dalam pemutakhiran DTSEN. Artinya, masyarakat yang sebelumnya telah terdaftar dalam DTKS sebagai penerima PKH dan BPNT masih berpeluang besar untuk tetap menerima bantuan. Pemerintah melakukan pembaruan data secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Cara Mengecek Status Penerima Bansos

Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah mereka terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT untuk periode April-Juni 2025, pemerintah menyediakan fasilitas pengecekan online melalui situs resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Melalui situs ini, masyarakat dapat memasukkan data diri yang diperlukan untuk mengetahui status penerimaan bansos mereka.

Penyaluran PKH dan BPNT pada April 2025 ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama bagi keluarga-keluarga yang rentan dan membutuhkan uluran tangan pemerintah. Dengan anggaran yang besar, target penerima yang luas, dan mekanisme penyaluran yang semakin baik, diharapkan program ini dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.