Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia: Tantangan Pembangunan SDM dan Akurasi Data BPS

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan realitas memprihatinkan mengenai tingkat pendidikan penduduk Indonesia. Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas hanya mencapai 9,22 tahun, setara dengan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan pendidikan yang signifikan dan menjadi tantangan besar bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan data tersebut dalam sebuah pernyataan publik, menekankan perlunya perhatian serius terhadap permasalahan ini.

Disparitas pendidikan terlihat jelas di berbagai daerah. Provinsi DKI Jakarta mencatatkan angka tertinggi dengan rata-rata lama sekolah 11,5 tahun, sementara wilayah pegunungan Papua berada di posisi terendah, hanya mencapai 5,1 tahun. Artinya, banyak warga di Papua bahkan belum menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Sumatera Selatan juga menunjukkan angka yang relatif rendah, yaitu 8,98 tahun. Perbedaan signifikan ini mencerminkan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai wilayah Indonesia, yang membutuhkan strategi intervensi yang terarah dan komprehensif.

Lebih lanjut, data BPS juga menunjukkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SMA/sederajat mencapai 30,85 persen, sementara yang memiliki ijazah perguruan tinggi hanya 10,2 persen. Mayoritas penduduk, yakni 24,72 persen, hanya menyelesaikan pendidikan SD, dan 22,79 persen menyelesaikan pendidikan SMP/sederajat. Angka-angka ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan formal penduduk Indonesia secara keseluruhan, yang dapat berdampak pada daya saing dan produktivitas nasional.

Anggota Komisi X DPR, Iqbal Romzi, menyoroti pentingnya pembaruan data BPS, khususnya di Sumatera Selatan. Ia menyayangkan masih adanya data usang yang tidak lagi relevan dengan kondisi terkini. Kunjungan kerja Komisi X ke Kecamatan Pemulutan, Sumatera Selatan, baru-baru ini, menemukan data yang menunjukkan angka warga miskin dan putus sekolah berusia di bawah lima tahun. Data yang tidak akurat dan terbarukan akan menghambat upaya pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial dan program-program pembangunan yang tepat sasaran.

"BPS perlu meningkatkan akurasi datanya agar data yang disajikan benar-benar merepresentasikan kondisi riil di lapangan," tegas Iqbal, menekankan urgensi perbaikan sistem pengumpulan dan pembaruan data BPS. Hal ini penting untuk memastikan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan SDM yang efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, data BPS ini menyoroti pentingnya peningkatan kualitas dan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah perlu merumuskan strategi yang komprehensif untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, termasuk meningkatkan anggaran pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan infrastruktur pendidikan, serta memberikan program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama di daerah tertinggal. Peningkatan akurasi data BPS juga krusial untuk mendukung perencanaan dan evaluasi program-program tersebut.

Berikut rincian data berdasarkan tingkat pendidikan:

• Rata-rata Lama Sekolah: 9,22 tahun (setara SMP)
• SMA/sederajat: 30,85 persen
• Perguruan Tinggi: 10,2 persen
• SD: 24,72 persen
• SMP/sederajat: 22,79 persen

Data ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.