Dampak Tarif Impor AS Mengintai, Indonesia Ambil Langkah Antisipasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan potensi dampak signifikan dari kebijakan tarif impor resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, kebijakan yang digagas oleh mantan Presiden Donald Trump ini berpotensi memangkas laju pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,5%. Proyeksi ini didasarkan pada perhitungan bahwa Indonesia, sebagai salah satu negara yang terdampak, dikenakan tarif impor sebesar 32% oleh AS.

Menyadari potensi risiko yang dihadapi, pemerintah Indonesia menyambut baik pemberian jeda waktu selama 90 hari oleh AS. Jeda ini dipandang sebagai kesempatan emas untuk melakukan negosiasi dan mencari solusi yang dapat meminimalkan dampak negatif kebijakan tarif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Situasi yang kami perkirakan, sebelum adanya jeda ini, menunjukkan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi antara 0,3% hingga 0,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, jeda 90 hari ini sangat berharga untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar," ujar Sri Mulyani, seperti dikutip dari Reuters.

Indonesia berencana memanfaatkan periode jeda ini secara optimal untuk merancang kerangka kerja sama bilateral dengan AS. Selain itu, Indonesia juga akan menggandeng negara-negara ASEAN untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan secara kolektif.

Beberapa inisiatif yang sedang dipertimbangkan meliputi:

• Peningkatan volume impor dari AS.
• Penyederhanaan proses impor.
• Potensi pemotongan pajak.

Sri Mulyani menekankan pentingnya respons strategis terhadap tekanan tarif sepihak dari AS. Ia mendorong penguatan solidaritas regional sebagai upaya untuk meningkatkan posisi tawar kolektif Indonesia dan ASEAN. Kerangka kerja sama yang dibangun harus diimplementasikan dalam agenda konkret, seperti:

• Penguatan rantai pasok regional.
• Harmonisasi standar industri.
• Perluasan pasar intra-ASEAN.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat melampaui sekadar retorika diplomatik dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian kawasan.

AS merupakan pasar ekspor terbesar ketiga bagi Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai US$ 26,3 miliar pada tahun lalu. Penerapan tarif resiprokal sebesar 32% berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2025, lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 5,03%. Target ini masih berada di bawah harapan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang berambisi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8% pada tahun 2029.

"Kita harus tetap sangat berhati-hati. Pengeluaran harus lebih efisien, tepat sasaran, dan efektif dalam mendukung pertumbuhan di sektor moneter," pungkas Sri Mulyani, mengingatkan perlunya pengelolaan fiskal yang prudent di tengah ketidakpastian ekonomi global.