Perang Dagang: Ketika Logika Ekonomi Tergantikan Sentimen Populis

Retorika proteksionis yang digaungkan oleh Donald Trump, yang menyebut perjanjian dagang tertentu sebagai "pembunuh" lapangan kerja, bukanlah sekadar wacana ekonomi akademis. Itu adalah seruan yang bergema di kalangan pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaan, pengusaha kecil yang berjuang, dan masyarakat umum yang merasa dibanjiri produk impor, terutama dari Tiongkok. Kebijakan tarif yang diterapkan Trump, yang kemudian dibalas oleh Tiongkok, memicu eskalasi ketegangan perdagangan dan meningkatkan kekhawatiran akan guncangan ekonomi global.

Namun, muncul pertanyaan krusial: Apakah defisit perdagangan benar-benar musuh yang harus diperangi, dan apakah tarif adalah solusi yang tepat? Dalam ekonomi terbuka, defisit perdagangan tidak selalu mengindikasikan kerugian. Sebaliknya, hal itu dapat mencerminkan surplus konsumsi atau daya beli yang kuat di suatu negara. Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo menjelaskan bahwa perdagangan memungkinkan setiap negara untuk fokus pada spesialisasi dan efisiensi. Akan tetapi, logika ekonomi sering kali dikalahkan oleh kepentingan politik. Kebijakan tarif yang diterapkan Trump, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, lebih didorong oleh populisme daripada pertimbangan ekonomi yang rasional.

Spiral Konflik dan Solusi Jangka Pendek yang Gagal

Kebijakan tarif, meskipun dapat menekan impor dalam jangka pendek, sering kali berdampak buruk. Harga barang naik, rantai pasok terganggu, dan konsumen pada akhirnya menanggung beban. Untuk memahami dinamika ini, kita dapat beralih ke konsep sistem yang dikembangkan oleh Peter Senge dalam bukunya "The Fifth Discipline". Salah satu pola yang diidentifikasi Senge adalah "Escalation", di mana tindakan balasan antara dua pihak (seperti perang tarif) menciptakan lingkaran konflik yang semakin intensif dan destruktif.

Dalam konteks hubungan AS-Tiongkok, kebijakan tarif yang saling balas akan membentuk spiral aksi-reaksi. Hal ini dapat mengarah pada konsepsi "Fixes that Fail", di mana solusi jangka pendek dan reaktif justru memperburuk masalah dalam jangka panjang, dan ekonomi global menjadi taruhannya.

Strategi Respons Indonesia: Diversifikasi, Kolaborasi, dan Kemandirian

Indonesia, sebagai negara yang terdampak oleh dinamika ini, tidak berada dalam posisi untuk menentukan arah konflik. Namun, Indonesia dapat memilih bagaimana meresponsnya. Pemahaman sistem yang diajarkan oleh Peter Senge membantu kita untuk membaca pola dan menghindari reaksi terhadap gejala semata. Beberapa tindakan strategis yang dapat dilakukan antara lain:

• Diversifikasi Mitra dan Pasar Ekspor: Ketergantungan yang berlebihan pada satu atau dua negara besar merupakan kerentanan sistemik. Indonesia perlu mengintensifkan perluasan pasar ekspor ke kawasan Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa Timur – pasar non-tradisional yang sedang berkembang. Diplomasi ekonomi perlu ditingkatkan secara agresif.
• Perkuat Blok Regional dan Alternatif Global: ASEAN tetap menjadi jangkar stabilitas regional, tetapi Indonesia juga perlu mempertimbangkan inisiatif seperti BRICS+. Perluasan pengaruh BRICS membuka peluang aliansi baru di luar orbit negara-negara maju. BRICS memperluas kerja sama dalam mata uang lokal dan rantai pasok alternatif. Indonesia dapat mengurangi eksposur sistem keuangan dan perdagangan yang terlalu berpusat pada Barat dan Amerika.
• Bangun Kemandirian Ekonomi Berbasis Inovasi: Konflik global harus dilihat sebagai sinyal untuk memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri. Ini bukan hanya tentang substitusi impor, tetapi juga tentang membangun kemampuan inovasi industri, mempercepat hilirisasi, dan memperkuat peran UMKM dalam rantai nilai global.
• Kembangkan Organisasi Pembelajar: Mengacu pada Peter Senge, Indonesia perlu membentuk learning organizations di semua sektor, termasuk korporasi, yang mampu merespons dinamika sistem global dengan pemahaman jangka panjang, bukan tindakan reaktif dan kebijakan tambal sulam.

Perang dagang hanyalah gejala permukaan. Permasalahan mendasarnya adalah kegagalan membaca dinamika sistem serta kecenderungan untuk merespons dengan kebijakan instan. Dalam situasi saat ini, Indonesia tidak boleh terpancing logika kekuatan, tetapi harus membangun kebiasaan kejernihan pemahaman sistem. Sebagaimana Peter Senge tekankan, solusi sejati lahir dari kemampuan memahami pola dan struktur yang tidak terlihat. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, itulah satu-satunya kekuatan mendasar yang tersisa: kemampuan membaca pola dan sistem, bukan sekadar merespons sebuah peristiwa.