Wamendagri Dorong Daerah Selaraskan Rencana Kerja dengan Visi Pembangunan Nasional

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Penegasan ini disampaikan dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan utama mewujudkan pembangunan yang sinergis antara pusat dan daerah.

"Inti dari diskusi kita hari ini adalah bagaimana kita mengacu pada Asta Cita Bapak Presiden," ujar Wamendagri Ribka Haluk, menyoroti urgensi program pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah, mencakup provinsi, kabupaten, dan kota, adalah kunci untuk merealisasikan visi Indonesia Emas 2045.

Prioritas Pembangunan Nasional dan Implementasi di Daerah

Wamendagri Ribka Haluk memaparkan sejumlah program prioritas presiden yang membutuhkan dukungan aktif dari pemerintah daerah. Program-program tersebut meliputi:

• Makan Bergizi Gratis (MBG): Inisiatif untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak, sebagai investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia yang unggul.
• Pembangunan Sekolah Rakyat: Upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
• Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Program untuk memastikan seluruh warga negara mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai dan terjangkau.
• Peningkatan Ekonomi: Berbagai kebijakan dan program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Wamendagri Ribka Haluk menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam menerjemahkan visi dan misi presiden ke dalam tindakan nyata. Implementasi yang optimal hanya dapat dicapai jika pemerintah daerah mampu menyelaraskan program-programnya dengan prioritas pembangunan nasional.

Sinergi Pusat dan Daerah: Kunci Keberhasilan Pembangunan

Wamendagri Ribka Haluk juga mengimbau para bupati dan wali kota untuk mengikuti arahan dan kebijakan gubernur, yang bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Ia mengapresiasi sinergi yang telah dibangun antara pemerintah pusat dan daerah di Kalimantan Tengah, yang dianggap sebagai contoh positif dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi.

"Saya senang tadi Pak Gubernur (Kalteng) sudah menyampaikan bagaimana kita membangun sinergisitas antara pusat dan daerah," ujarnya, menyoroti pentingnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara berbagai tingkatan pemerintahan.

Apresiasi dan Penekanan pada Implementasi RKPD

Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dan pihak-pihak terkait atas antusiasme mereka dalam mengikuti forum Musrenbang. Kehadiran dan partisipasi aktif ini mencerminkan komitmen untuk membangun Kalimantan Tengah yang lebih baik.

Namun, ia juga menekankan bahwa dokumen RKPD harus dikawal secara ketat hingga tahap implementasi untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ia mengingatkan bahwa seringkali terdapat ketidaksesuaian antara pembahasan dalam forum perencanaan dengan implementasi di lapangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Dalam implementasinya, kadang-kadang apa yang dibahas itu tidak sesuai dengan RKPD yang disusun oleh tingkat SKPD," tegasnya, menekankan perlunya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program pembangunan.