Krisis Anggaran Lumpuhkan Penanganan Sampah di Maluku Tenggara

Kabupaten Maluku Tenggara menghadapi persoalan serius terkait penanganan sampah. Tumpukan sampah yang menggunung di sepanjang jalan utama, terutama rute Langgur-Watdek, menjadi pemandangan yang memprihatinkan. Kondisi ini diakibatkan oleh krisis anggaran operasional yang melanda Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Maluku Tenggara.

Kepala DLH Maluku Tenggara, Corneles Rettob, mengakui bahwa keterbatasan anggaran sangat mempengaruhi kinerja instansinya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Bahkan, untuk menutupi kekurangan biaya operasional mendesak, DLH terpaksa mengambil langkah meminjam dana. Langkah ini diambil untuk memastikan aktivitas pengangkutan sampah tetap berjalan, meski dengan sumber daya yang terbatas.

"Kami mengalami kesulitan anggaran sejak pertengahan hingga akhir Desember 2024. Situasinya sangat mendesak sehingga kami harus mencari pinjaman dana," ujar Rettob.

Dana pinjaman tersebut kemudian digunakan untuk menutupi biaya operasional yang tertunda. Namun, solusi ini bersifat sementara. Kini, DLH Maluku Tenggara tengah berupaya untuk menstabilkan kondisi keuangan agar kegiatan kebersihan dapat kembali berjalan normal.

"Sambil menunggu proses penganggaran berikutnya, kami memang mengalami keterbatasan biaya operasional. Akibatnya, sampah sempat menumpuk beberapa hari," jelas Rettob.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi masyarakat Maluku Tenggara. Tumpukan sampah bukan hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi krisis anggaran yang melanda DLH. Solusi jangka panjang yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan di Maluku Tenggara.

Beberapa solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan antara lain:

• Evaluasi dan efisiensi anggaran: Melakukan peninjauan menyeluruh terhadap anggaran DLH untuk mengidentifikasi potensi efisiensi dan memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran.
• Pengajuan anggaran tambahan: Mengajukan permohonan anggaran tambahan kepada pemerintah daerah untuk menutupi defisit anggaran operasional DLH.
• Kemitraan dengan pihak swasta: Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah, seperti pengangkutan, pengolahan, dan daur ulang sampah.
• Peningkatan kesadaran masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi.
• Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu: Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemilahan sampah di sumber hingga pengolahan akhir.

Dengan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan masalah tumpukan sampah di Maluku Tenggara dapat diatasi dan kebersihan lingkungan dapat terjaga dengan baik.