Pemerintah Targetkan Pembentukan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih, Investasi Ratusan Triliun Rupiah Disiapkan

Pemerintah Indonesia tengah berupaya keras untuk merealisasikan pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh pelosok negeri. Inisiatif ambisius ini diperkirakan membutuhkan investasi mencapai Rp 400 triliun.

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang ditandatangani pada 27 Maret lalu. Inpres ini menjadi landasan hukum bagi percepatan realisasi program tersebut.

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa detail pengelolaan dana akan dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Estimasi awal menunjukkan bahwa setiap unit koperasi membutuhkan modal sekitar Rp 5 miliar.

"Kalau misalnya 80.000 dikalikan Rp 5 miliar itu artinya sekitar Rp 400 triliun (modal keseluruhan)," ujar Budi Arie Setiadi di Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Sumber pendanaan untuk program ini masih dalam pembahasan intensif. Opsi yang dipertimbangkan meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber-sumber pendanaan alternatif lainnya. Kementerian Keuangan akan memainkan peran sentral dalam menentukan skema pendanaan yang paling optimal.

Proses administrasi pembentukan Kopdes Merah Putih terus dikebut. Kementerian Koperasi dan UKM saat ini sedang menyusun simulasi, petunjuk pelaksanaan (juklak), dan petunjuk teknis (juknis) untuk memastikan implementasi program berjalan lancar. Targetnya, proses administrasi dan legalitas kelembagaan dapat diselesaikan pada akhir Juni 2025, sehingga pembangunan Kopdes Merah Putih di berbagai daerah dapat segera dimulai.

Saat ini, dari total desa di Indonesia, sekitar 32 ribu sudah memiliki koperasi, sementara sekitar 52 ribu desa belum memiliki. Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan transformasi koperasi yang sudah ada, serta pembentukan koperasi baru di desa-desa yang belum terjangkau.

"Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud," jelas Budi Arie.

Kopdes Merah Putih juga akan dirancang sebagai koperasi simpan pinjam. Untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan menghindari gagal bayar, bank akan dilibatkan untuk memberikan pendampingan dan pelatihan.

"Nanti misalnya bank membantu pelatihan, ngawal keuangannya, pinjamannya kan ada ke Himbara dan sebagainya. Tapi bukan saya yang ngomong kalau itu. (Biar tidak terjadi gagal bayar?) Karena makannya kan ada pendampingan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, juga sempat membahas mengenai modal awal Kopdes Merah Putih. Ia menjelaskan bahwa skema pembiayaan dan sumber modal sedang dalam tahap finalisasi. Estimasi modal yang dibutuhkan berkisar antara Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar per koperasi.

"Itu lagi kita matangkan, tapi nilainya kira-kira Rp 3 miliar-Rp 5 miliar. Tapi dari mana sumbernya, APBD, APBN, lagi kita matangkan. Juli sudah terbentuk (Inpres). Sekarang sudah mulai. Itu yang membangun nanti pemerintahan desa. Jadi, sekarang kita sudah mulai bentuk. Begitu Inpres jadi, langsung jalan," kata Zulkifli Hasan.

Inisiatif pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.