Perbandingan Sistem Tunjangan Transportasi: Jepang vs Indonesia

Pengeluaran transportasi merupakan beban signifikan bagi pekerja di seluruh dunia. Namun, kebijakan perusahaan dalam menanggung beban tersebut sangat bervariasi, bahkan di antara negara-negara dengan tingkat ekonomi yang relatif tinggi seperti Jepang dan Indonesia. Sebuah perbandingan sistem tunjangan transportasi di kedua negara ini mengungkap perbedaan mendasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan karyawan.

Di Jepang, meskipun tidak ada regulasi yang mewajibkan perusahaan memberikan tunjangan transportasi, praktik umum menunjukkan sebagian besar, terutama perusahaan-perusahaan besar, memberikannya kepada karyawan tetap. Sistem ini didasarkan pada perhitungan biaya transportasi paling ekonomis. Perusahaan mempertimbangkan faktor tarif, waktu tempuh, dan jarak tempuh untuk menentukan besarnya tunjangan. Mengingat penggunaan transportasi umum yang masif di kota-kota besar seperti Tokyo, sistem ini relatif efisien dan mudah diimplementasikan. Pengalaman pribadi penulis menunjukkan bahwa tunjangan transportasi yang diterima sepenuhnya menutupi biaya transportasi umum, yang seringkali dibayarkan dalam bentuk kartu langganan enam bulanan untuk memaksimalkan efisiensi biaya. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan Jepang untuk meringankan beban keuangan karyawan terkait perjalanan kerja.

Berbeda dengan Jepang, sistem tunjangan transportasi di Indonesia jauh lebih beragam dan cenderung kurang terstruktur. Tunjangan umumnya tidak dihitung berdasarkan biaya aktual perjalanan, melainkan didasarkan pada sistem kehadiran. Besarnya tunjangan seringkali ditentukan oleh posisi atau jabatan karyawan, tanpa memperhitungkan jarak tempat tinggal ke kantor. Sistem ini seringkali menghasilkan ketidakadilan, karena karyawan yang tinggal jauh dari kantor akan menanggung biaya transportasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rekan kerjanya yang tinggal lebih dekat, meskipun mereka menerima jumlah tunjangan yang sama. Sistem ini juga merugikan karyawan dengan skema kerja fleksibel seperti hybrid atau remote, yang cenderung menerima tunjangan yang lebih kecil. Lebih lanjut lagi, jika karyawan tidak hadir penuh, tunjangan akan dipotong proporsional, meskipun biaya bulanan transportasi tetap sama. Sistem ini mempersulit perencanaan keuangan karyawan dan kurang responsif terhadap variasi biaya transportasi aktual.

Perbedaan Kunci:

Berikut ini adalah ringkasan perbedaan kunci antara sistem tunjangan transportasi di Jepang dan Indonesia:

• Jepang:
  • Berbasis biaya perjalanan aktual, menggunakan rute paling ekonomis.
  • Menutupi seluruh biaya transportasi umum.
  • Umumnya diberikan kepada karyawan tetap.
  • Pembayaran sering dilakukan secara berkala (misalnya, enam bulan sekali).
• Indonesia:
  • Berbasis kehadiran dan jabatan.
  • Jumlah tetap, tanpa mempertimbangkan jarak tempuh atau biaya aktual.
  • Berpotensi merugikan karyawan yang tinggal jauh dari kantor atau yang memiliki skema kerja fleksibel.
  • Pembayaran seringkali bulanan dan proporsional terhadap hari kerja.

Kesimpulan:

Dari perbandingan di atas, terlihat jelas perbedaan signifikan dalam pendekatan kedua negara terhadap tunjangan transportasi karyawan. Sistem di Jepang, meski tanpa regulasi wajib, lebih adil dan transparan, karena memprioritaskan pemenuhan kebutuhan perjalanan karyawan. Sementara itu, sistem di Indonesia, meskipun sederhana, cenderung kurang responsif terhadap variasi biaya transportasi dan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian karyawan. Perlu dipertimbangkan adanya reformasi sistem di Indonesia untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi dan keadilan bagi seluruh karyawan, terlepas dari lokasi tempat tinggal dan skema kerja yang dijalani.

Penulis: Ai Rai Sumber: Karaksa Media Partner (Februari 2025)