PDI-P Soroti Tantangan Ekonomi Pemerintahan Prabowo, Sebut Akibat Tata Kelola Era Jokowi

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, melayangkan kritik tajam terhadap kondisi ekonomi yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto. Kritik ini disampaikan melalui surat yang dibacakan oleh politisi PDI-P, Mohamad Guntur Romli, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025). Dalam surat tersebut, Hasto secara implisit menuding bahwa kesulitan ekonomi yang kini dirasakan merupakan dampak dari kesalahan tata kelola negara yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Guntur Romli, saat membacakan surat Hasto, menyampaikan, "Seluruh komponen bangsa harus bersatu dan bekerja sama guna mengatasi berbagai kesulitan akibat abuse of power pada periode sebelumnya." Pernyataan ini seolah mengindikasikan bahwa PDI-P melihat adanya penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang berimbas pada kondisi ekonomi saat ini.

Lebih lanjut, Hasto dalam suratnya menyatakan, "Segala dampak yang terjadi, termasuk keharusan efisiensi di pemerintahan Pak Prabowo sekarang, adalah akibat dari salah urus negara yang dilakukan oleh Joko Widodo." Pernyataan ini menegaskan bahwa PDI-P secara langsung menyalahkan kebijakan dan praktik tata kelola di era Jokowi sebagai penyebab utama kesulitan ekonomi yang dihadapi pemerintahan saat ini. Keharusan melakukan efisiensi di berbagai sektor, menurut Hasto, adalah konsekuensi logis dari pengelolaan negara yang kurang tepat di masa lalu. Hal ini sekaligus mengindikasikan adanya pemborosan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran negara di era pemerintahan sebelumnya.

Selain menyoroti masalah ekonomi, Hasto juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Menurutnya, supremasi hukum adalah fondasi utama untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menyuarakan pentingnya keadilan hukum sebagai jalan menuju kemakmuran. "Tanpa hukum yang berkeadilan, tidak akan ada kemakmuran. Membiarkan berbagai ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan," tegas Hasto dalam suratnya.

Pernyataan Hasto ini menambah daftar panjang kritik yang dilayangkan PDI-P terhadap pemerintahan Jokowi pasca-Pemilu 2024. Meskipun sebelumnya menjadi partai pengusung utama Jokowi, PDI-P kini mengambil posisi sebagai oposisi yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam dinamika politik Indonesia, di mana PDI-P berupaya untuk memainkan peran sebagai penyeimbang dan pengawas terhadap jalannya pemerintahan.

Kritik yang dilontarkan Hasto ini diperkirakan akan memicu perdebatan dan diskusi publik yang lebih luas mengenai kondisi ekonomi Indonesia dan efektivitas kebijakan-kebijakan yang telah diambil di masa lalu. Selain itu, pernyataan ini juga akan memengaruhi hubungan antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo, serta peta politik nasional secara keseluruhan.

Beberapa poin penting yang disoroti dalam pernyataan Hasto antara lain:

• Kondisi Ekonomi: PDI-P mengkritik kondisi ekonomi saat ini dan mengaitkannya dengan kebijakan di masa lalu.
• Tata Kelola Negara: Sorotan terhadap tata kelola negara di era Jokowi sebagai penyebab masalah ekonomi.
• Efisiensi Pemerintahan: Keharusan efisiensi di pemerintahan Prabowo sebagai dampak dari "salah urus".
• Penegakan Hukum: Penekanan pada pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan untuk mencapai kesejahteraan.
• Dinamika Politik: Perubahan posisi PDI-P sebagai oposisi yang kritis terhadap pemerintah.

Kritik ini sekaligus menjadi sinyal bagi pemerintahan Prabowo untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan ekonomi dan memastikan tata kelola negara yang transparan dan akuntabel. Publik akan terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengatasi tantangan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.