Peran Babinsa dalam Penyerapan Gabah: Antara Dukungan Swasembada Pangan dan Potensi Kontroversi

Baru-baru ini, beredar surat pernyataan komitmen pengadaan beras oleh Perum Bulog yang melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam penyerapan gabah petani. Surat tersebut menginformasikan komitmen petani dan Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) untuk menjual Gabah Kering Panen (GKP) kepada Bulog dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram. Proses penandatanganan melibatkan tim jemput gabah, petani/Gapoktan, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), dan Babinsa, memicu diskusi publik mengenai peran TNI dalam sektor pertanian.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa keterlibatan Babinsa bukanlah suatu keharusan. Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah pabrik-pabrik membeli gabah dengan harga HPP yang telah ditetapkan. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen Novi Helmy Prasetya, menjelaskan bahwa peran Babinsa difokuskan pada sosialisasi HPP, pendataan, dan pengawasan agar harga gabah tetap sesuai dengan HPP yang telah ditentukan. TNI, menurutnya, memiliki jangkauan luas hingga ke desa-desa, sehingga Babinsa dianggap efektif dalam menjamin pelaksanaan program pemerintah ini.

Pro dan Kontra Keterlibatan Babinsa

Pandangan terhadap keterlibatan Babinsa dalam penyerapan gabah terbagi. Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, melihat sisi positifnya, yaitu perlindungan bagi petani dari manipulasi harga oleh tengkulak. Kehadiran TNI, menurutnya, memberikan rasa aman dan memastikan petani mendapatkan harga yang layak. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya arahan yang jelas dari pimpinan TNI terkait tugas dan batasan peran dalam upaya menuju swasembada pangan.

Di sisi lain, peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai keterlibatan TNI sebagai strategi jangka pendek pemerintah untuk mempercepat swasembada pangan. Ia menyoroti pentingnya pembangunan institusi sipil yang kuat sebagai strategi jangka panjang dan menekankan perlunya kejelasan batasan antara peran sipil dan militer untuk menghindari potensi kekhawatiran publik terkait kembalinya era dwifungsi ABRI. Eliza mengusulkan adanya batasan waktu yang jelas, definisi peran yang terukur, dan rencana transisi yang terencana menuju pengelolaan sepenuhnya oleh sektor sipil.

Kesimpulan

Keterlibatan Babinsa dalam penyerapan gabah merupakan langkah yang kompleks dengan dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan. Meskipun dapat memberikan perlindungan bagi petani dan mendukung swasembada pangan dalam jangka pendek, penting untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan batasan yang jelas untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang serta menjaga keseimbangan antara peran militer dan sipil dalam pengelolaan sektor pertanian.

Daftar poin penting terkait peran Babinsa:

• Sosialisasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.
• Pendataan petani dan gabah.
• Pengawasan harga gabah agar sesuai HPP.
• Perlindungan petani dari manipulasi harga oleh tengkulak.
• Potensi kontroversi terkait peran TNI dalam sektor sipil.
• Perlunya strategi jangka panjang dengan institusi sipil yang kuat.
• Pentingnya transparansi dan batasan yang jelas antara peran militer dan sipil.