Papua Selatan Fokus pada PSU Boven Digoel dan Isu Pembangunan Daerah

Pemerintah Provinsi Papua Selatan menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel yang direncanakan pada tahun 2025. Dukungan ini ditegaskan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan (DPR Papua Selatan). RDP ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan pelaksanaan PSU dan membahas isu-isu strategis pembangunan daerah.

Rapat yang berlangsung di Kantor DPR Papua Selatan itu dihadiri oleh perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyampaikan perkembangan terkini terkait persiapan PSU. Wagub Paskalis menekankan pentingnya penyelenggaraan PSU yang adil, jujur, dan bermartabat, serta mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi menyukseskan agenda penting ini. Ia juga mengimbau anggota DPR Papua Selatan untuk melakukan monitoring langsung di lapangan, demi memastikan kualitas dan integritas PSU.

Pengawasan Anggaran dan Prioritas Pembangunan

Selain fokus pada PSU Boven Digoel, RDP juga membahas isu-isu strategis lain terkait pembangunan di Papua Selatan. Salah satu poin penting yang dibahas adalah pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). Wagub Paskalis menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, serta mendorong alokasi anggaran untuk program-program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dan perumahan layak huni.

Wagub Paskalis secara khusus menyoroti pentingnya pembangunan jalan rawa dan penyediaan perumahan layak huni bagi warga. Ia menegaskan bahwa kedua program ini harus menjadi prioritas dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengingatkan agar tidak ada ego sektoral dalam pelaksanaan program perumahan layak huni, dan menekankan perlunya sinergi antar instansi pemerintah.

Respon Terhadap Bencana Banjir di Merauke

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Paskalis juga menyinggung persoalan banjir yang melanda Kota Merauke. Ia menekankan bahwa fenomena ini harus menjadi perhatian serius dan diantisipasi secara komprehensif oleh pemerintah daerah. Ia mendorong agar pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah mitigasi dan penanggulangan banjir, serta menyiapkan bantuan bagi warga yang terdampak.

Rapat dengar pendapat ini menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar lembaga dalam mendukung suksesnya PSU di Boven Digoel dan memajukan pembangunan di seluruh wilayah Papua Selatan. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, diharapkan Papua Selatan dapat mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai bidang.

Berikut poin-poin penting yang dibahas dalam RDP:

• Kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Boven Digoel tahun 2025
• Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD)
• Usulan pembangunan jalan rawa dan penyediaan perumahan layak huni bagi warga
• Penanganan banjir yang melanda Kota Merauke

Rapat ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam mendukung proses demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pada PSU yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan, Papua Selatan optimis dapat mencapai kemajuan yang signifikan di masa depan.