Gubernur Banten Gandeng BPK Kawal Program Sekolah Gratis Swasta

Gubernur Banten, Andra Soni, secara resmi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten untuk mengawal implementasi program sekolah menengah atas (SMA) swasta gratis yang akan segera diluncurkan. Permintaan ini disampaikan dalam acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Banten di Kota Serang, Jumat (11/4/2025).

Andra Soni menekankan pentingnya pengawasan dan bimbingan dari BPK untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Banten. Ia menyadari bahwa program ini merupakan langkah besar yang membutuhkan dukungan dan kontrol yang kuat dari lembaga pengawas independen seperti BPK.

"Kepada Bapak Perwakilan, mohon kami dibantu, dibimbing, diawasi, dan dikoreksi. Insyaallah di tahun ajaran baru ini kami akan melaksanakan program sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) swasta," ujar Andra Soni.

Serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Banten menandai pergantian kepemimpinan dari Dede Sukarjo kepada Firman Nurcahyadi. Momentum ini dimanfaatkan oleh Gubernur untuk menyampaikan harapannya terkait pengawalan program strategis tersebut.

Tantangan Pendidikan di Banten dan Harapan Program Sekolah Gratis

Gubernur Andra Soni mengungkapkan keprihatinannya terhadap angka putus sekolah yang masih tinggi di Banten. Rata-rata lama sekolah warga Banten saat ini adalah 9,18 tahun, sebuah angka yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kemajuan daerah yang berkelanjutan. Program sekolah gratis ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akibat keterbatasan kuota. Dengan memberikan akses pendidikan gratis di sekolah swasta, diharapkan angka putus sekolah dapat ditekan dan kualitas SDM Banten dapat ditingkatkan.

"Karena selama ini jumlah putus sekolah kami masih tinggi. Rata-rata lama sekolah warga Banten masih 9,18 tahun. Oleh karena itu, kami berharap program ini dikawal agar dapat dilaksanakan dengan benar sesuai tujuan kami meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Banten," jelasnya.

Persiapan Program Sekolah Gratis: 1.200 Sekolah Swasta Terdaftar

Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan persiapan matang untuk menjalankan program sekolah gratis ini. Sebanyak 1.200 sekolah swasta yang terdiri dari SMA, SMK, MA, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta telah mendaftar untuk berpartisipasi. Saat ini, pemerintah sedang melakukan proses verifikasi dan penyempurnaan regulasi untuk memastikan program ini berjalan lancar dan efektif.

"Sebanyak 1.200 sekolah, informasinya sudah mendaftar. Nanti akan ada proses verifikasi, dan saat ini kami sedang menyempurnakan regulasinya," kata Andra Soni sebelumnya.

Regulasi Program Sekolah Gratis Sedang Disempurnakan

Landasan hukum untuk pelaksanaan program sekolah swasta gratis pada tahun ajaran 2025-2026 sedang digodok oleh Pemerintah Provinsi Banten. Regulasi yang sudah ada sebelumnya, yang hanya mencakup sekolah negeri, akan diperluas cakupannya hingga ke sekolah swasta. Penyempurnaan regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

"Provinsi Banten sebenarnya sudah memiliki regulasi terkait sekolah gratis. Namun, regulasi ini harus disempurnakan karena sebelumnya hanya mencakup sekolah negeri. Sekarang cakupannya diperluas hingga ke sekolah swasta," pungkasnya.

Program SMA swasta gratis ini diharapkan menjadi terobosan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM di Banten. Dengan melibatkan BPK dalam pengawasan dan didukung oleh regulasi yang kuat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Banten.