Menkeu ASEAN Bersatu Hadapi Gelombang Tarif Balasan AS: Upaya Mitigasi dan Diplomasi Digencarkan

Menteri Keuangan (Menkeu) dari negara-negara ASEAN, termasuk Menkeu Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, baru-baru ini mengadakan pertemuan penting untuk membahas respons terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Pertemuan ini diselenggarakan di bawah kepemimpinan Malaysia sebagai Ketua ASEAN saat ini. Isu utama yang menjadi perhatian adalah dampak destabilisasi dari kebijakan tarif tersebut terhadap ekonomi global dan regional.

Sri Mulyani melalui unggahan di media sosialnya menjelaskan bahwa kebijakan tarif balasan yang diterapkan AS terhadap lebih dari 60 negara mitra dagang yang dianggap memiliki surplus atau memanfaatkan pasar AS secara tidak adil, berpotensi meruntuhkan tatanan perdagangan global yang selama ini dibangun berdasarkan aturan atau rule-based system, yang mana sistem ini diinisiasi oleh AS sendiri pasca Perang Dunia II. Sistem perdagangan multilateral seperti yang diatur oleh World Trade Organization (WTO) dan Bretton Woods Institutions, yang bertujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi global, kini terancam.

Kebijakan America First yang diterapkan Trump justru memicu relokasi industri manufaktur keluar dari AS dan meningkatkan angka pengangguran di dalam negeri. Situasi ini memaksa setiap negara untuk melakukan negosiasi bilateral langsung dengan AS, menciptakan ketidakpastian dan potensi konflik perdagangan. Langkah China yang membalas dengan tarif tandingan, yang kemudian direspon AS dengan kenaikan tarif yang lebih tinggi, semakin memperburuk situasi dan menciptakan guncangan besar bagi perekonomian global. Dampaknya diperkirakan akan meluas, menyebabkan pelemahan ekonomi dunia dan mendorong tekanan inflasi global.

Dalam pertemuan tersebut, para Menkeu ASEAN berbagi pandangan dan analisis mengenai dampak kebijakan tarif AS terhadap ekonomi masing-masing negara. Mereka juga membahas langkah-langkah mitigasi risiko dan upaya negosiasi dengan AS untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan regional. ASEAN, dengan kekuatan ekonomi kolektif mencapai US$ 3 triliun dan populasi lebih dari 650 juta jiwa, memiliki potensi besar untuk mempererat kerja sama ekonomi regional dan menghadapi tantangan global bersama-sama.

Indonesia sendiri aktif mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonominya. Upaya deregulasi dan penghapusan hambatan perdagangan dan investasi dalam negeri terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, Indonesia juga mengedepankan diplomasi dan negosiasi untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi global. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia untuk turut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa Kabinet Indonesia Maju telah menerima mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan berbagai langkah antisipatif dalam menghadapi potensi guncangan ekonomi global akibat kebijakan proteksionis AS. Langkah-langkah ini mencakup diversifikasi pasar ekspor, peningkatan investasi di sektor-sektor strategis, dan penguatan kerja sama ekonomi dengan negara-negara mitra.

Langkah Strategis ASEAN:

• Koordinasi Kebijakan: Meningkatkan koordinasi kebijakan ekonomi dan keuangan antar negara anggota ASEAN untuk memperkuat ketahanan regional.
• Diversifikasi Ekonomi: Mendorong diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada pasar AS.
• Penguatan Perdagangan Intra-ASEAN: Meningkatkan perdagangan intra-ASEAN untuk menciptakan pasar regional yang lebih kuat dan mandiri.
• Diplomasi Intensif: Melakukan diplomasi intensif dengan AS dan negara-negara mitra dagang lainnya untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
• Investasi di Infrastruktur: Meningkatkan investasi di infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing regional.

Dengan bersatu dan mengambil langkah-langkah strategis yang tepat, ASEAN dapat memitigasi dampak negatif dari kebijakan tarif AS dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan ini.