Gonjang-Ganjing Internal PDI-P: Isu Kudeta Mencuat di Tengah Penundaan Kongres

Isu perpecahan internal kembali menghantui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, yang saat ini tengah berada di balik jeruji besi, mengirimkan surat yang mengungkap adanya indikasi upaya pengambilalihan kekuasaan di dalam tubuh partai. Pesan ini disampaikan di tengah ketidakpastian jadwal pelaksanaan Kongres ke-VI PDI-P, forum tertinggi partai yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi.

Surat dari Balik Jeruji: Loyalitas dan Kewaspadaan

Melalui surat yang dititipkan kepada politisi PDI-P, Guntur Romli, Hasto menyerukan kepada seluruh kader untuk tetap solid dan loyal kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah peringatan Hasto mengenai adanya pihak-pihak yang berupaya untuk merebut kepemimpinan partai. "Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristiyanto juga menitipkan pesan kepada seluruh kader dan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, harus menunjukkan loyalitas terbesar ke Ibu Megawati Soekarnoputri," ungkap Guntur Romli.

Meski tidak menyebutkan secara eksplisit siapa dalang di balik upaya tersebut, pesan Hasto mengisyaratkan adanya faksi atau kelompok tertentu di dalam partai yang berambisi untuk menggulingkan kepemimpinan yang ada. "Tetap waspada dan terus hati-hati terhadap upaya yang mau ambil alih partai," demikian bunyi penggalan surat Hasto yang beredar.

Peringatan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Siapa yang berani menantang dominasi Megawati di PDI-P? Apa motif di balik upaya pengambilalihan tersebut? Dan yang paling penting, bagaimana hal ini akan mempengaruhi soliditas dan arah politik partai ke depan?

Kongres Tertunda, Spekulasi Meningkat

Isu kudeta ini mencuat di tengah ketidakjelasan jadwal pelaksanaan Kongres ke-VI PDI-P. Forum yang seharusnya menjadi ajang evaluasi dan perumusan strategi partai ini sedianya dijadwalkan pada April 2025. Namun, hingga pertengahan April, belum ada pengumuman resmi mengenai waktu dan tempat penyelenggaraan kongres.

Penundaan ini tentu memicu spekulasi di kalangan internal dan eksternal partai. Apakah penundaan ini terkait dengan isu pengambilalihan yang diungkapkan Hasto? Apakah ada tarik-ulur kepentingan di antara para elite partai menjelang kongres? Atau ada faktor lain yang menyebabkan penundaan ini?

Politisi PDI-P, Aryo Seno Bagaskoro, meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu pengumuman resmi dari DPP PDI-P. "Sampai saat ini, belum Mas. Mohon ditunggu saja. Apalagi ini suasananya masih baru saja selesai Lebaran dan Halal Bi Halal," ujarnya. Namun, jawaban ini tentu belum mampu meredam spekulasi yang beredar.

Mandat untuk Megawati

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang digelar pada Mei 2024, PDI-P secara aklamasi meminta Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Permintaan ini tertuang dalam poin ke-17 dari 17 sikap partai yang dihasilkan dalam Rakernas.

"Rakernas V partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof Dr Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025," kata Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani.

Selain itu, Rakernas juga memberikan mandat penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mandat ini menunjukkan kepercayaan penuh partai kepada Megawati dalam menghadapi transisi pemerintahan.

Namun, dengan mencuatnya isu pengambilalihan kekuasaan, soliditas PDI-P di bawah kepemimpinan Megawati kembali dipertanyakan. Kongres ke-VI PDI-P menjadi momentum krusial untuk membuktikan apakah partai berlambang banteng ini mampu mengatasi gejolak internal dan tetap solid dalam menghadapi tantangan politik ke depan.

Berikut poin-poin penting dalam isu ini:

• Surat Hasto: Ungkapan loyalitas dan peringatan akan upaya pengambilalihan.
• Penundaan Kongres: Memicu spekulasi dan ketidakpastian.
• Mandat Megawati: Kepercayaan penuh dalam menentukan arah politik partai.
• Soliditas Partai: Diuji di tengah isu kudeta dan transisi pemerintahan.