Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, berencana memanggil CEO Lippo Group, John Riady, dalam waktu dekat untuk membahas permasalahan yang dihadapi konsumen proyek Meikarta. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pekan depan, setelah Menteri Maruarar Sirait kembali dari kunjungan kerjanya di Qatar.

Penundaan pertemuan sebelumnya disebabkan karena kesibukan John Riady di luar negeri. Maruarar Sirait menekankan pentingnya bertemu langsung dengan pimpinan tertinggi Lippo Group untuk mencari solusi terbaik bagi konsumen Meikarta. "Seharusnya minggu ini saya panggil Pak John Riyadi ya, owner dan pengelola, tapi beliau minta izin karena masih di luar negeri. Jadi saya panggil lagi minggu depan, karena saya tentu menteri bertemunya sama ownernya," ujarnya kepada awak media di Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Prioritas utama pertemuan ini adalah mencari titik temu antara pengembang dan konsumen terkait serah terima unit Meikarta yang tertunda. Menteri Maruarar Sirait menegaskan komitmennya untuk menuntaskan permasalahan ini secepat mungkin. Keterlibatan langsung Menteri PKP menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal hak-hak konsumen properti.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, telah melakukan pertemuan dengan John Riady. Pertemuan lanjutan direncanakan, namun John Riady berhalangan hadir. Fitrah Nur juga menyampaikan niatnya untuk bertemu dengan perwakilan konsumen Meikarta guna menjembatani komunikasi dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian pemerintah dalam kasus Meikarta antara lain:

• Keterlambatan serah terima unit: Banyak konsumen yang telah melakukan pembayaran namun belum menerima unit apartemen yang dijanjikan.
• Perizinan dan lahan: Permasalahan terkait perizinan dan status lahan proyek yang belum sepenuhnya selesai.
• Pembiayaan: Kejelasan terkait sumber pendanaan proyek dan kelanjutannya.

Pemerintah berupaya mengonsolidasikan seluruh stakeholder terkait, termasuk pengembang, konsumen, dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mencari solusi komprehensif. Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak sebagai mediator dan mendorong pengembang untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan kewajibannya kepada konsumen.

Langkah-langkah mediasi dan penegakan aturan akan ditempuh untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dan proyek Meikarta dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah poin-poin yang akan dibahas dalam pertemuan Menteri PKP dan John Riady:

• Progres pembangunan Meikarta: Memastikan kelanjutan pembangunan proyek dan target penyelesaian.
• Serah terima unit: Membahas jadwal dan mekanisme serah terima unit kepada konsumen.
• Penyelesaian masalah perizinan dan lahan: Mencari solusi terkait permasalahan perizinan dan lahan yang menghambat proyek.
• Transparansi informasi: Memastikan konsumen mendapatkan informasi yang akurat dan terkini mengenai perkembangan proyek.
• Mekanisme kompensasi: Membahas kemungkinan kompensasi bagi konsumen yang terdampak keterlambatan.

Menteri Maruarar Sirait berharap pertemuan dengan John Riady dapat menghasilkan solusi konkret yang menguntungkan semua pihak dan memberikan kepastian bagi konsumen Meikarta. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas.