Mogok Kerja Karyawan Kereta Api Belgia: Gangguan Transportasi dan Dampaknya terhadap Mobilitas Publik

Selama sembilan hari, tepatnya antara 21 Februari hingga 2 Maret 2025, sistem transportasi kereta api di Belgia lumpuh akibat aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para karyawan kereta api. Aksi ini dilatarbelakangi tuntutan reformasi pensiun yang diajukan oleh para pekerja kepada pemerintah. Meskipun sebagian layanan kereta api telah kembali beroperasi pada akhir pekan, dampak signifikan masih terasa hingga saat ini, terutama berupa gangguan mobilitas publik dan kemacetan lalu lintas di berbagai jalan raya di Belgia.

Pemogokan yang dilakukan secara bertahap oleh berbagai kelompok pekerja, termasuk petugas kereta api dan masinis, mengakibatkan fluktuasi layanan kereta api setiap harinya. Pada awal minggu, hanya sebagian kecil kereta yang beroperasi. Situasi membaik di pertengahan minggu, dengan sekitar setengah dari layanan kereta antar kota (Inter-City/IC) kembali beroperasi, disertai dengan 40% layanan kereta pinggiran kota (suburban/S) dan lokal (L). Namun, layanan kereta jam sibuk (peak/P) tetap dihentikan sepenuhnya selama periode mogok kerja ini.

Operator kereta api nasional Belgia, SNCB, mengimbau para penumpang untuk selalu mengecek informasi terbaru mengenai jadwal kereta api melalui situs web atau aplikasi resmi mereka sebelum melakukan perjalanan. Ketidakpastian jadwal kereta api ini memaksa banyak warga Belgia untuk mencari alternatif transportasi lain, yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang cukup parah di berbagai kota. Hal ini juga berdampak pada aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

Pemogokan ini dipicu oleh beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan pekerja kereta api, di antaranya kenaikan usia pensiun, penutupan stasiun kecil, dan pengurangan atau penghapusan bonus untuk kerja malam dan hari Minggu. Dua serikat pekerja yang lebih kecil menjadi inisiator aksi mogok kerja ini, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Menteri Mobilitas Federal Belgia, Jean-Luc Crucke, telah melakukan pertemuan dengan dua serikat pekerja utama untuk mendiskusikan isu-isu tersebut dan mencari solusi jangka panjang. Proses negosiasi dan perundingan antara pemerintah dan serikat pekerja diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Sebuah kelompok kerja telah dibentuk untuk menganalisis setiap proposal kebijakan dan mencari solusi yang dapat meminimalkan potensi pemogokan di masa mendatang.

Di tengah situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brussel mengeluarkan imbauan kepada warga negara Indonesia (WNI) di Belgia agar tetap waspada dan berhati-hati dalam beraktivitas di tempat umum, terutama di kota-kota besar seperti Brussel dan Antwerp. KBRI juga mengimbau agar WNI menghindari kerumunan massa dan senantiasa mengikuti perkembangan informasi dari media lokal dan pemerintah setempat. Nomor hotline darurat KBRI Brussel juga telah disediakan untuk membantu WNI yang membutuhkan bantuan selama masa pemogokan ini.

Situasi ini menyoroti pentingnya dialog dan negosiasi yang konstruktif antara pemerintah dan serikat pekerja dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dan memastikan kelancaran layanan publik. Ke depan, diperlukan upaya untuk membangun mekanisme yang lebih efektif dalam merespon tuntutan pekerja dan mencegah terjadinya pemogokan yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat.