Kabupaten Kaur, Bengkulu, tengah berupaya menjadi pionir dalam pendidikan inklusif dengan mengusulkan tiga sekolah gratis sebagai percontohan nasional 'Sekolah Rakyat' (SR). Inisiatif ini diajukan langsung oleh Bupati Kaur, Gusril Pausi, sebagai bentuk komitmen daerah dalam memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan rentan.

Fokus pada Kelompok Rentan

Sekolah-sekolah yang diusulkan ini memiliki karakteristik unik, yaitu dirancang khusus untuk menampung siswa dari kalangan:

• Keluarga dengan kemiskinan ekstrem.
• Korban konflik kehutanan dan agraria.
• Anak-anak berkebutuhan khusus.

Bupati Gusril Pausi menegaskan bahwa pendirian sekolah-sekolah ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kelompok masyarakat yang seringkali terpinggirkan dari akses pendidikan berkualitas. "Kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak di Kaur yang tertinggal karena alasan ekonomi atau kondisi sosial," ujarnya.

Tiga Sekolah Unggulan

Adapun tiga sekolah yang diajukan sebagai percontohan 'Sekolah Rakyat' adalah:

1. SD Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK).
2. SMP PKLK.
3. SMP 35 berasrama.

Ketiga sekolah ini dinilai telah berhasil menerapkan sistem pendidikan yang inklusif dan berpihak pada siswa dari keluarga kurang mampu. Seluruh biaya operasional sekolah, termasuk makan, seragam, dan perlengkapan sekolah, ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur.

Dukungan APBD dan Proses Pengajuan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Kaur, Jarnawi, menjelaskan bahwa proses pengajuan SR ke Kementerian Sosial saat ini sedang berlangsung. Pihaknya tengah melengkapi semua persyaratan yang diminta agar pengajuan tersebut dapat segera disetujui. "Kami sangat siap untuk menjadi percontohan nasional. Tiga sekolah yang kami ajukan ini sudah berjalan dengan baik, dan kami yakin dapat memberikan contoh positif bagi daerah lain," kata Jarnawi.

Sejarah dan Komitmen Jangka Panjang

Inisiatif pendirian sekolah gratis untuk masyarakat miskin ekstrem, korban konflik agraria dan kehutanan ini telah dimulai sejak periode kepemimpinan Bupati Hermen Malik dan dilanjutkan oleh Gusril Pausi pada periode pertama dan keduanya. Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Inspirasi dari Masa Lalu

Sebagai informasi tambahan, pada tahun 2016, Kompas.com pernah menyoroti sekolah-sekolah gratis di Kaur yang memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan. Salah satu sekolah yang dikunjungi adalah Pendidikan Layanan Khusus Komplek (PLKK), yang fokus pada anak-anak korban konflik agraria dan keluarga bermasalah. Di sekolah ini, siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga pelatihan keterampilan wirausaha dan etika.

Model Pendidikan Holistik

Siswa di PLKK diberikan pendidikan gratis, namun mereka juga diwajibkan untuk memiliki usaha yang difasilitasi oleh sekolah, seperti pengelolaan kopi, pembuatan kerupuk, dan menjahit. Model pendidikan ini bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka di masa depan.

Dengan mengusulkan tiga sekolah gratis sebagai percontohan nasional 'Sekolah Rakyat', Kabupaten Kaur berharap dapat menginspirasi daerah lain untuk melakukan hal serupa. Pendidikan inklusif dan berpihak pada masyarakat rentan adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh anak bangsa.