Sinergi Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau Melalui Agroforestri

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumumkan kolaborasi strategis untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan program agroforestri. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Gedung Kemnaker, Jakarta, menandai komitmen kedua lembaga untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Agroforestri, sebuah sistem pengelolaan lahan inovatif yang mengintegrasikan pertanian dan kehutanan, dipandang sebagai solusi efektif untuk meningkatkan produktivitas lahan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Melalui kerjasama ini, Kemnaker dan KLHK berupaya mengoptimalkan potensi agroforestri dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan petani.

Peran dan Tanggung Jawab Masing-Masing Kementerian

Dalam kolaborasi ini, KLHK akan berperan sebagai penyedia lahan dan pengidentifikasi potensi agroforestri di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, Kemnaker akan fokus pada penyediaan pelatihan keterampilan, pendampingan teknis, dan fasilitasi pembentukan ekosistem bisnis bagi para petani yang terlibat dalam program ini.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. "Kami sangat antusias untuk bekerja sama dengan KLHK dalam program agroforestri ini. Kami percaya bahwa dengan memberikan pelatihan dan dukungan yang tepat, kita dapat memberdayakan petani untuk meningkatkan produktivitas mereka dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor kehutanan," ujarnya.

Potensi Lahan dan Target Petani

Yassierli mengungkapkan bahwa terdapat potensi lahan seluas 2 juta hektar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan agroforestri, dengan proyeksi melibatkan sekitar 1 juta petani. "Ini adalah peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan," tambahnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan komitmennya untuk mendukung program agroforestri. "Kami percaya bahwa kerjasama ini akan memberikan dampak positif bagi pembukaan lapangan kerja dan pemberdayaan petani, khususnya di kawasan hutan," katanya.

Komitmen Pemerintah dalam Mendukung Perhutanan Sosial

Raja Juli Antoni juga menyoroti komitmen pemerintah dalam mendukung perhutanan sosial. Saat ini, pemerintah telah memberikan akses pengelolaan hutan seluas 8,3 juta hektar kepada masyarakat, dan berencana untuk membagikan tambahan 4 juta hektar lahan. "Kami ingin memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki akses dan kontrol atas sumber daya alam mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan," jelasnya.

KLHK juga akan melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan pusat-pusat kemiskinan di kawasan hutan. Data ini akan digunakan untuk menargetkan program pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Melibatkan Pihak Swasta untuk Mendukung Keberhasilan Program

Selain itu, KLHK juga akan menggandeng pihak swasta untuk berkontribusi dalam program agroforestri. "Kami percaya bahwa kolaborasi dengan sektor swasta akan membantu mempercepat implementasi program dan meningkatkan dampak positifnya bagi masyarakat dan lingkungan," kata Raja Juli Antoni.

Dengan melibatkan semua pihak terkait, pemerintah berharap program agroforestri ini dapat menjadi model pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan dan inklusif. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani, menjaga kelestarian hutan, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Manfaat Agroforestri:

• Meningkatkan pendapatan petani
• Menciptakan lapangan kerja baru
• Menjaga kelestarian hutan
• Meningkatkan produktivitas lahan
• Memberdayakan masyarakat sekitar hutan