DPR Ingatkan Pemerintah Soal Evakuasi Warga Gaza: Jangan Sampai Jadi Relokasi Terselubung

DPR RI Soroti Rencana Evakuasi Warga Gaza, Waspadai Agenda Tersembunyi

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan peringatan penting terkait rencana pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza ke tanah air. Ia menekankan perlunya kehati-hatian agar niat baik tersebut tidak disalahartikan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain, khususnya yang berkaitan dengan relokasi permanen warga Palestina.

Mardani Ali Sera mengingatkan pemerintah bahwa gagasan relokasi warga Gaza ke negara lain pernah dilontarkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Oleh karena itu, Indonesia harus benar-benar cermat dan memastikan bahwa evakuasi ini murni bersifat kemanusiaan dan tidak menjadi bagian dari agenda politik tertentu.

"Relokasi harus kita tolak. Evakuasi pun harus dilakukan dengan hati-hati. Karena ide ini beririsan dengan keinginan Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza. Bapak Prabowo harus sangat berhati-hati," tegas Mardani.

Usulan Konkrit: Rumah Sakit Lapangan dan Permanen untuk Gaza

Sebagai solusi alternatif, Mardani mengusulkan agar Indonesia lebih fokus pada penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai di Gaza atau wilayah sekitarnya. Ia menyarankan pembangunan rumah sakit lapangan, rumah sakit terapung, atau bahkan rumah sakit permanen di perbatasan Gaza dengan negara tetangga seperti Yordania atau Mesir. Langkah ini dinilai akan lebih efektif dalam memberikan bantuan langsung kepada warga Palestina dan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

"Akan jauh lebih mudah jika kita membangun rumah sakit lapangan atau rumah sakit terapung, atau rumah sakit permanen di Palestina, atau di perbatasan Yordania dan Mesir. Itu akan menunjukkan kehadiran kita secara nyata," ujarnya.

Selain itu, Mardani juga mengusulkan pembangunan rumah sakit khusus untuk warga Gaza yang terdampak konflik di Indonesia. Dengan adanya fasilitas ini, proses evakuasi akan lebih terukur dan terarah, serta memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan bagi para pengungsi Palestina.

"Opsi lainnya, jika memang ingin melakukan evakuasi, sekalian saja membangun rumah sakit khusus Palestina di Indonesia. Lokasinya bisa dicari, dan evakuasi bisa difokuskan ke sana. Ini akan menunjukkan bahwa Palestina selalu ada di hati masyarakat, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

Prioritaskan Pasien Terdampak Konflik, Hindari Kepentingan Lain

Mardani juga mengingatkan pemerintah untuk memprioritaskan pasien dari Gaza yang benar-benar membutuhkan penanganan medis. Ia mengungkapkan adanya informasi bahwa beberapa negara lain juga menghubungi Indonesia untuk menerima pasien dari wilayah konflik.

"Ingat, kita harus memprioritaskan pasien yang memang membutuhkan penanganan medis. Jangan sampai evakuasi ini terkesan seperti relokasi, karena itu sangat berbahaya. Kita perlu berhati-hati," tegasnya.

Tanggapan Pemerintah: Evakuasi Sementara dengan Persetujuan Semua Pihak

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyampaikan rencana untuk mengevakuasi sekitar seribu warga Gaza ke Indonesia. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan pesawat khusus untuk proses evakuasi tersebut. Namun, Prabowo menekankan bahwa evakuasi ini hanya bersifat sementara dan memerlukan persetujuan dari semua pihak terkait. Warga Gaza yang dievakuasi akan dikembalikan ke tanah air mereka setelah kondisi di Gaza membaik.

"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara, sampai pulih dan sehat kembali. Dan pada saat mereka pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal mereka," pungkas Prabowo.