Gubernur Bengkulu Geram, Ancam Ambil Alih Pengelolaan Pelabuhan Pulau Baai

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, melayangkan ultimatum keras kepada PT Pelindo terkait penanganan masalah pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang tak kunjung usai. Setelah 18 tahun masalah ini menggantung dan merugikan masyarakat Bengkulu, khususnya warga Kepulauan Enggano, Gubernur Helmi Hasan menyatakan ketidaksabarannya dan mengancam akan mengambil alih pengelolaan pelabuhan jika Pelindo tidak mampu memberikan solusi konkret.

"Saya minta Pelindo 'kibarkan bendera putih'," tegas Helmi Hasan. Beliau mendesak Kementerian Perhubungan untuk menyerahkan pengelolaan alur pelabuhan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Menurutnya, rakyat Bengkulu yang menjadi korban dari kelambatan penanganan masalah ini, bukan korporasi.

Dampak Pendangkalan Alur Bagi Masyarakat Enggano

Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai berdampak sangat signifikan bagi masyarakat Enggano. Beberapa dampak yang paling dirasakan adalah:

• Ancaman Krisis Pangan: Suplai bahan pangan dari Kota Bengkulu ke Enggano terhambat karena kapal pengangkut kesulitan beroperasi akibat dangkalnya alur.
• Krisis Perekonomian: Nelayan Enggano kesulitan menjual hasil tangkapan mereka ke Kota Bengkulu, yang merupakan pasar utama mereka. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan dan mengancam stabilitas ekonomi masyarakat.
• Gangguan Transportasi: Akses transportasi utama keluar masuk pulau terganggu, menyulitkan mobilitas penduduk dan pengiriman barang.
• Ancaman Krisis Listrik: Pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik di Enggano terganggu, mengancam ketersediaan listrik bagi masyarakat.

Upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu

Gubernur Helmi Hasan mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah berulang kali berkoordinasi dengan pihak Pelindo untuk mencari solusi atas masalah pendangkalan alur. Namun, hingga saat ini, belum ada perbaikan signifikan yang dilakukan. Beliau juga menegaskan bahwa masalah pendangkalan alur telah menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah selama bertahun-tahun tanpa hasil yang memuaskan.

"Solusinya, penanganan alur harus kami ambil alih karena sudah belasan tahun masalah pendangkalan alur terjadi dan telah menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah," tegas Helmi. Pemerintah Provinsi Bengkulu merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakatnya dan bertekad untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas jika diberikan wewenang.

Kesimpulan

Ultimatum Gubernur Bengkulu kepada Pelindo menandai eskalasi masalah pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai. Pemerintah Provinsi Bengkulu siap mengambil alih pengelolaan pelabuhan jika Pelindo gagal menunjukkan komitmen dan kemampuan untuk mengatasi masalah ini. Masa depan Pelabuhan Pulau Baai dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu, khususnya warga Enggano, kini berada di ujung tanduk.