Presiden Dorong Liberalisasi Impor: Penghapusan Kuota untuk Komoditas Strategis Guna Tingkatkan Efisiensi dan Keterjangkauan

Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan perubahan signifikan dalam kebijakan impor komoditas strategis. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penghapusan sistem kuota impor dengan tujuan membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi perdagangan. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan harga komoditas dan memastikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa arahan Presiden adalah untuk mempermudah dan memperluas kesempatan bagi pelaku usaha dalam kegiatan impor. Penekanan diberikan pada transparansi dan keadilan dalam pembagian izin impor, menghindari monopoli oleh segelintir perusahaan. Arief menegaskan bahwa penghapusan kuota bukan berarti kebebasan impor tanpa kendali. Volume impor akan tetap mengacu pada neraca komoditas nasional, yang merupakan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan komoditas di dalam negeri.

"Bapak Presiden maksudnya supaya dipermudah, dibuka seluas-luasnya, jangan hanya 1-2 perusahaan saja. Angkanya kan sudah ada di neraca komoditas, itu yang dibuka," ujar Arief, menekankan bahwa impor hanya akan dilakukan untuk komoditas yang produksinya tidak mencukupi kebutuhan domestik. Contohnya, produksi daging sapi dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh permintaan, sehingga impor masih diperlukan untuk menutupi kekurangan tersebut.

Prioritas utama pemerintah tetap pada peningkatan produksi pangan dalam negeri. Neraca komoditas disusun dengan mempertimbangkan kepentingan petani dan peternak lokal. Impor hanya menjadi alternatif terakhir jika produksi domestik tidak mencukupi. Pemerintah juga mempertimbangkan trade balance atau neraca perdagangan dalam kebijakan impor. Ini berarti pemerintah akan berusaha menyeimbangkan impor dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia, sesuai dengan kebutuhan dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Isy Karim, menambahkan bahwa neraca komoditas, yang menjadi acuan dalam kebijakan impor, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Pembahasan neraca komoditas juga merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi.

Keputusan Presiden Prabowo untuk menghapus kuota impor, terutama untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, diumumkan pada acara "Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI" di Jakarta. Presiden menginstruksikan jajarannya untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut poin penting dari perubahan kebijakan ini:

• Penghapusan Kuota Impor: Sistem kuota impor akan dihapuskan untuk komoditas strategis.
• Neraca Komoditas: Volume impor tetap mengacu pada neraca komoditas nasional.
• Prioritas Produksi Domestik: Pemerintah tetap memprioritaskan produksi pangan dalam negeri.
• Trade Balance: Pemerintah mempertimbangkan neraca perdagangan dalam kebijakan impor.
• Transparansi: Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam perizinan impor.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dengan meningkatkan efisiensi perdagangan, menurunkan harga komoditas, dan memastikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Namun, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan petani dan peternak lokal, serta tetap menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri.