Aduan Masyarakat Jawa Tengah: Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Sorotan Utama Ombudsman

Semarang - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah mencatat adanya 77 pengaduan masyarakat selama kuartal pertama tahun 2025. Data ini mengungkap sejumlah permasalahan pelayanan publik yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, mengungkapkan bahwa dari total 77 aduan, 44 di antaranya telah memasuki tahap pemeriksaan mendalam. Sementara itu, 23 aduan lainnya berhasil diselesaikan melalui mediasi atau klarifikasi sebelum proses pemeriksaan formal dimulai. Hal ini menunjukkan respons cepat Ombudsman dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Jalan Rusak: Cerminan Pelayanan Publik yang Buruk

Isu infrastruktur, khususnya kondisi jalan yang rusak, mendominasi pengaduan yang diterima Ombudsman. Kerusakan jalan ini tersebar merata di berbagai wilayah Jawa Tengah, mencakup jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan karena jalan merupakan infrastruktur vital yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Siti Farida menekankan bahwa jalan merupakan representasi nyata dari pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kerusakan jalan tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan berdampak negatif pada perekonomian daerah. Ombudsman mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Beberapa poin penting terkait aduan jalan rusak:

• Luasnya Kerusakan: Kerusakan jalan terjadi di berbagai tingkatan, dari jalan nasional hingga jalan desa.
• Dampak: Mengganggu aktivitas ekonomi, meningkatkan risiko kecelakaan, dan mencerminkan buruknya pelayanan publik.
• Tuntutan: Masyarakat menuntut perbaikan segera dan komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas infrastruktur jalan.

Pungutan Sekolah: Beban Ganda di Sektor Pendidikan

Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius Ombudsman. Aduan terkait pungutan atau sumbangan yang dibebankan kepada orang tua siswa menjadi salah satu isu yang menonjol. Kondisi ini dianggap ironis mengingat anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah pusat dan daerah terbilang besar.

Ombudsman menyoroti ketergantungan sekolah pada sumbangan masyarakat sebagai masalah yang perlu segera diatasi. Pendidikan dasar, sebagai layanan publik wajib, seharusnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pungutan liar dan sumbangan yang memberatkan orang tua siswa dapat menghambat akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Beberapa poin penting terkait aduan pungutan sekolah:

• Ironi: Anggaran pendidikan besar, namun sekolah masih memungut sumbangan dari orang tua.
• Dampak: Membebani orang tua siswa, menghambat akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
• Tuntutan: Pemerintah harus meningkatkan anggaran pendidikan dan mengawasi praktik pungutan di sekolah.

Sorotan pada Aparat Penegak Hukum

Ombudsman juga menerima aduan terkait kinerja aparat penegak hukum, termasuk dugaan tindakan represif dan kasus kriminal yang melibatkan oknum kepolisian. Aduan ini menunjukkan perlunya peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Ombudsman berkomitmen untuk terus memantau dan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pelayanan publik di berbagai sektor. Diharapkan, pengawasan yang dilakukan Ombudsman dapat mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.