Ekonom Universitas Paramadina Soroti Arah Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Prabowo

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyampaikan pandangannya mengenai ketahanan pasar modal Indonesia di tengah ancaman perang tarif yang dipicu oleh kebijakan perdagangan internasional. Dalam diskusi virtual bertajuk 'Trump Trade War: Menyelamatkan Pasar Modal, Menyehatkan Ekonomi Indonesia' yang diselenggarakan pada Jumat, 11 April 2025, Wijayanto menyoroti perlunya evaluasi terhadap program-program prioritas pemerintah. Hal ini didorong oleh persepsi investor yang masih mempertanyakan arah dan implementasi kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini.

"Banyak investor, termasuk investor asing, merasa bahwa pemerintahan Prabowo memiliki banyak rencana dan program. Namun, mereka belum melihat rencana yang konkret, realistis, rasional, dan koheren," ujar Wijayanto. Ia menambahkan bahwa ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan mengenai arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.

Kalibrasi Program Prioritas untuk Stabilitas Ekonomi

Wijayanto menekankan pentingnya kalibrasi program-program pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Dengan kondisi keuangan yang solid, pemerintah akan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjaga stabilitas dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa program yang menurutnya perlu dievaluasi secara cermat antara lain:

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Program ini menargetkan 83 juta siswa. Perlu dikaji ulang apakah target ini realistis dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
• Program 3 Juta Rumah: Perlu dipertimbangkan apakah target ambisius ini dapat direalisasikan secara berkelanjutan tanpa membebani anggaran negara dan pasar properti.
• Koperasi Merah Putih: Program ini membutuhkan investasi yang signifikan, mencapai Rp 400 triliun. Perlu dievaluasi secara mendalam mengenai efektivitas dan dampak ekonominya.
• BPI Danantara: Wijayanto mengapresiasi soliditas tim BPI Danantara, namun ia menyarankan agar agenda program ini tidak terlalu agresif dan disesuaikan dengan kondisi pasar.

Tiga Pilar Perbaikan Tata Kelola Ekonomi

Lebih lanjut, Wijayanto mengidentifikasi tiga pilar utama yang perlu diperkuat oleh para menteri di Kabinet Merah Putih untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi:

1. Perbaikan Komunikasi: Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan ekonomi kepada publik dan investor.
2. Perbaikan Teknokrasi: Program-program besar harus dikaji secara mendalam dengan pendekatan teknokratis, berdasarkan data dan analisis yang komprehensif, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
3. Perbaikan Eksekusi: Pemerintah perlu memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Dengan memperkuat ketiga pilar ini, diharapkan pemerintahan Prabowo dapat membangun kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.