Kaur Ajukan Tiga Sekolah Gratis untuk Masyarakat Rentan Jadi Model Nasional

Kabupaten Kaur, Bengkulu, mengambil langkah progresif dalam dunia pendidikan dengan mengusulkan tiga sekolahnya sebagai percontohan nasional untuk konsep Sekolah Rakyat (SR). Inisiatif ini diumumkan oleh Bupati Kaur, Gusril Pausi, yang menekankan komitmen daerahnya untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Sekolah-sekolah yang diusulkan secara khusus melayani siswa dari keluarga miskin ekstrem, korban konflik agraria dan kehutanan, serta anak-anak berkebutuhan khusus.

"Kami di Kabupaten Kaur memiliki sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Rakyat. Sekolah-sekolah ini didirikan untuk melayani masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem, menjadi korban konflik kehutanan dan agraria, serta bagi anak-anak berkebutuhan khusus," kata Gusril Pausi. Pernyataan ini disampaikan di ruang kerjanya, Kamis (11/4/2025), menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan inklusif.

Tiga Sekolah Unggulan yang Diajukan

Adapun ketiga sekolah yang diajukan sebagai model SR kepada Kementerian Sosial adalah:

• SD Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK)
• SMP PKLK
• SMP 35 berasrama

"Ketiga sekolah ini dirancang khusus untuk menampung siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, menjadi korban konflik kehutanan dan agraria, serta anak-anak berkebutuhan khusus. Infrastruktur, lahan, tenaga pengajar, dan siswa sudah tersedia dan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, kami yakin dan siap menjadi percontohan nasional," tegas Gusril Pausi. Beliau juga menambahkan bahwa seluruh kebutuhan operasional sekolah-sekolah tersebut ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur.

"Mulai dari makanan, sepatu, hingga seragam siswa, semuanya ditanggung oleh APBD Kaur. Sekolah-sekolah ini benar-benar gratis," jelas Gusril Pausi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meringankan beban ekonomi keluarga siswa.

Proses Pengajuan dan Persyaratan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Kaur, Jarnawi, menjelaskan bahwa proses pengajuan usulan SR ke Kementerian Sosial sedang berlangsung. Pihaknya tengah berupaya melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan.

"Saat ini, kami sedang melengkapi persyaratan untuk pengajuan SR. Kami siap secara menyeluruh untuk menjadi percontohan nasional. Tiga sekolah telah kami ajukan, dan selama ini sekolah-sekolah tersebut telah beroperasi dengan baik. Sekolah-sekolah ini secara khusus melayani siswa yang mengalami kemiskinan ekstrem," kata Jarnawi.

Sejarah dan Komitmen Terhadap Pendidikan Inklusif

Sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem, korban konflik agraria dan kehutanan, serta keluarga kurang mampu, didirikan pada masa pemerintahan Bupati Hermen Malik. Program ini kemudian dilanjutkan dan diperkuat oleh Gusril Pausi pada periode pertama dan kedua kepemimpinannya.

"Pendidikan di Kaur sangat adil dan merata. Kami menyediakan fasilitas pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin, keluarga kaya, dan siswa berprestasi. Inisiatif ini dimulai oleh pendahulu kami, Bupati Hermen Malik," ujar Gusril Pausi.

Kompas.com pada 20 Februari 2016 pernah melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah gratis di Kaur yang melayani siswa dari tingkat SD hingga SLTA. Pemerintah daerah bahkan memiliki program untuk menjemput anak-anak putus sekolah di desa-desa terpencil.

Kunjungan tersebut dilakukan ke Pendidikan Layanan Khusus Komplek (PLKK), sebuah sekolah yang dikhususkan untuk anak-anak kurang beruntung dengan latar belakang korban konflik agraria, perkebunan, dan keluarga bermasalah. Di sekolah ini, siswa mendapatkan pendidikan formal dan informal, termasuk pelatihan kewirausahaan serta pendidikan etika dan moral.

Selain pendidikan gratis, siswa di PLKK juga diwajibkan untuk memiliki usaha yang fasilitasnya telah disiapkan oleh sekolah. Berbagai peralatan usaha kecil disediakan, seperti peralatan pengolahan kopi, pembuatan kerupuk, dan mesin jahit.