Penghapusan Kuota Impor: Strategi Prabowo Subianto Tingkatkan Efisiensi dan Keadilan Rantai Pasok Pangan Nasional

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, yang lebih dikenal dengan sapaan Mas Dar, mengungkapkan alasan utama di balik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor komoditas. Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk memberantas praktik monopoli yang selama ini menghambat efisiensi dan keadilan dalam rantai pasok pangan nasional. Penghapusan kuota impor, ditegaskan oleh Wamentan, bukan berarti Indonesia akan membuka keran impor seluas-luasnya tanpa kendali. Pemerintah tetap berkomitmen penuh untuk melindungi kepentingan petani dan industri dalam negeri, sembari berupaya mencapai swasembada pangan.

"Bukan berarti kemudian impor besar-besaran, semua diimpor, bukan! Tetap harus melindungi produksi dalam negeri untuk komoditas pangan, komoditas teknologi, komoditas pakaian, komoditas apa pun, tetap produksi dalam negeri akan diprioritaskan," tegas Sudaryono.

Bukan Ancaman, Melainkan Peluang untuk Pertumbuhan

Mas Dar menjelaskan bahwa kebijakan ini justru dirancang untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan kompetitif. Dengan menghapus kuota impor, pemerintah berharap dapat memangkas praktik-praktik yang merugikan, seperti penentuan kuota yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Sebagai gantinya, industri akan diberikan kesempatan untuk mengimpor langsung komoditas yang dibutuhkan, sesuai dengan kebutuhan riil dan neraca komoditas yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Maksudnya gini, misalnya butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri saja yang impor. Nggak usah ada pihak tertentu yang dikasih kuota, kemudian dia yang ngatur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus. Menurut Pak Presiden itu tidak adil," jelasnya.

Prioritaskan Swasembada Pangan dan Energi

Wamentan juga menekankan bahwa fokus utama pemerintah tetaplah pada pencapaian swasembada pangan dan energi. Penghapusan kuota impor hanya berlaku untuk sektor-sektor tertentu yang memang membutuhkan pasokan dari luar negeri. Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan memperkuat daya saing industri nasional.

"Kita kan melindungi yang di dalam negeri, itu pasti harus tetap dilindungi. Bukan berarti dibuka seluas-luasnya kemudian industri yang di dalam negeri mati, enggak. Kita tetap harus swasembada," ujarnya.

Dampak Positif bagi Masyarakat

Penghapusan kuota impor diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan sistem impor yang lebih terbuka dan kompetitif, harga komoditas pangan, terutama yang mengandung protein tinggi seperti daging, berpotensi menjadi lebih terjangkau. Hal ini tentu akan meningkatkan daya beli masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi.

"Kalau harga beli impornya murah, maka harga jualnya akan lebih murah. Yang menikmati siapa? Rakyat Indonesia," kata Sudaryono.

Mekanisme Implementasi

Skema pelaksanaan penghapusan kuota impor akan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada industri untuk mengimpor langsung sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa melalui perantara kuota yang selama ini dimonopoli oleh sekelompok orang. Pemerintah akan tetap menetapkan volume impor berdasarkan neraca komoditas, namun volume tersebut dapat diimpor oleh siapa saja yang memenuhi persyaratan.

"Yang dimaksud dengan tidak ada kuota itu maksudnya jumlah volume yang harus kita impor tidak boleh lagi dimonopoli oleh orang-orang tertentu," tegasnya.

Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk selalu berpihak pada kepentingan rakyat dan keberlangsungan industri dalam negeri. Melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia diyakini mampu menciptakan sistem pangan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.