Krisis Sampah Banjarmasin: Walikota Mengancam Audit Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Banjarmasin Dihadapkan pada Krisis Sampah Serius, Walikota Yamin Siapkan Audit Menyeluruh

Kota Banjarmasin saat ini tengah bergulat dengan permasalahan sampah yang sangat serius. Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Basirih pada tanggal 1 Februari 2025 lalu telah memicu penumpukan sampah yang signifikan di berbagai wilayah kota. Kondisi ini memaksa Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin untuk mengambil langkah-langkah darurat, termasuk kemungkinan audit terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Walikota Banjarmasin, Yamin HR, menyatakan kekecewaannya atas situasi darurat sampah yang terjadi. Ia menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, khususnya DLH, dalam menangani masalah ini. "Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SKPD terkait. Audit terhadap DLH sangat mungkin dilakukan untuk mengetahui akar permasalahan dan mencari solusi terbaik," tegas Yamin, Jumat (11/4/2025).

Dampak Penutupan TPA Basirih:

Penutupan TPA Basirih telah menyebabkan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan sampah di Banjarmasin. Volume sampah harian yang mencapai 600-650 ton menjadi tantangan tersendiri bagi Pemko. Akibatnya, TPA-TPA ilegal bermunculan di berbagai lokasi, bahkan sampai memakan bahu jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Salah satu contohnya adalah penumpukan sampah di Jalan Lingkar Selatan yang mengakibatkan kemacetan.

Upaya Penanganan Sementara:

Sebagai solusi sementara, Pemko Banjarmasin mengalihkan pembuangan sampah ke TPA Banjar Bakula di Cempaka, Banjarbaru. Namun, upaya ini belum sepenuhnya efektif mengatasi masalah penumpukan sampah di dalam kota. Tumpukan sampah masih terlihat di beberapa ruas jalan, seperti Jalan Rajawali Raya dan Jalan HKSN, menunjukkan bahwa penanganan sampah masih jauh dari kata optimal.

Ancaman Audit dan Evaluasi SKPD:

Walikota Yamin memberikan sinyal keras akan melakukan tindakan tegas terhadap SKPD yang dianggap kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. Selain audit, inspeksi mendadak (sidak) juga menjadi opsi yang akan dipertimbangkan. Yamin menekankan pentingnya pelayanan publik yang maksimal dari setiap SKPD kepada masyarakat Banjarmasin.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap SKPD bekerja secara efektif, efisien, dan transparan. Jika ditemukan adanya indikasi kinerja yang buruk, kami tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan yang diperlukan," ujar Yamin.

Fokus pada Pelayanan Publik:

Yamin berharap agar seluruh SKPD di lingkungan Pemkot Banjarmasin dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa penanganan masalah sampah adalah salah satu prioritas utama yang harus diselesaikan dengan segera. Audit dan evaluasi kinerja SKPD diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Banjarmasin dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga.

Daftar lokasi terdampak penumpukan sampah:

• Jalan Lingkar Selatan
• Jalan Rajawali Raya
• Jalan HKSN

Langkah Selanjutnya:

Pemko Banjarmasin akan terus berupaya mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah sampah ini. Selain memaksimalkan pemanfaatan TPA Banjar Bakula, Pemko juga akan menjajaki kemungkinan pengembangan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah juga menjadi fokus perhatian Pemko. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Banjarmasin dapat keluar dari krisis sampah ini dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.