Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menyambut baik wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengintegrasikan layanan rehabilitasi narkoba ke dalam puskesmas. Namun, mereka menekankan pentingnya pengkajian mendalam dan persiapan matang sebelum kebijakan ini diimplementasikan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rany Mauliani, menyampaikan bahwa ide ini memiliki potensi positif, terutama dalam mendekatkan akses rehabilitasi kepada masyarakat dan melibatkan keluarga dalam proses pemulihan. "Wacana ini cukup baik dan perlu dipikirkan secara matang ke depannya," ujarnya kepada awak media, Jumat (11/4/2025).

Potensi Manfaat dan Tantangan

Rany menyoroti bahwa kedekatan dengan keluarga dapat menjadi support system yang krusial bagi korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat mempercepat proses pemulihan dan membantu mereka kembali berintegrasi ke masyarakat. Akan tetapi, ia juga mengingatkan bahwa fasilitas rehabilitasi di puskesmas harus diperuntukkan bagi korban, bukan pelaku atau bandar narkoba. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika tetap harus menjadi prioritas.

Selain itu, Rany menekankan perlunya kesiapan puskesmas dari segi fasilitas dan sumber daya manusia. Renovasi atau penambahan fasilitas mungkin diperlukan untuk memenuhi standar rehabilitasi yang memadai. "Agar bila ada renovasi tepat sasaran dan sesuai yang dibutuhkan," tegasnya.

Inisiatif Pemprov DKI Jakarta dan Dukungan BNN

Wacana ini muncul setelah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Marthinus Hukom, bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Dalam pertemuan tersebut, Pramono menyampaikan keinginannya untuk memanfaatkan puskesmas sebagai pusat rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Pramono menekankan bahwa fokus utama adalah pada korban penyalahgunaan narkoba, bukan pelaku utama atau bandar. Ia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan narkotika. "Jakarta akan menggunakan puskesmas-puskesmas yang ada untuk bisa menjadi tempat untuk dilakukan rehabilitasi bagi yang korban. Bukan yang tanda kutip yang sebagai pelaku utamanya. Dan yang terakhir sekali lagi penegakan hukum menjadi sangat penting," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (11/4).

Langkah Selanjutnya

Integrasi layanan rehabilitasi narkoba ke dalam puskesmas merupakan langkah yang menjanjikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas program rehabilitasi di Jakarta. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, persiapan yang komprehensif, dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk Pemprov DKI, BNN, dan penyedia layanan kesehatan.

Poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam pengkajian:

• Kesiapan fasilitas dan infrastruktur puskesmas.
• Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih.
• Protokol rehabilitasi yang efektif dan sesuai standar.
• Mekanisme koordinasi dengan BNN dan lembaga terkait.
• Anggaran yang memadai untuk operasional dan pemeliharaan.
• Pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program.