Rencana Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia Dipertanyakan: Anwar Abbas Soroti Jaminan Kepulangan
Keraguan atas Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia
Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia menuai pertanyaan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas. Pernyataan ini muncul di tengah situasi kemanusiaan yang memprihatinkan di Gaza akibat konflik yang berkepanjangan.
Anwar Abbas menyoroti perlunya jaminan bahwa warga Gaza yang dievakuasi dapat kembali ke tanah air mereka setelah situasi di wilayah tersebut membaik. Ia menekankan bahwa saat ini, Jalur Gaza berada di bawah pendudukan Israel, sehingga kepastian kembalinya para pengungsi menjadi isu krusial.
"Pertanyaan saya adalah, apakah Pak Prabowo dapat menjamin mereka bisa kembali? Dapatkah mereka dikembalikan dan diterima oleh Israel? Gaza saat ini tidak berada di bawah pemerintahan Palestina, melainkan diduduki oleh Israel," ujarnya kepada wartawan pada hari Jumat, 11 April 2025.
Kekhawatiran Terkait Motif Terselubung
Anwar Abbas juga menyinggung rencana yang sebelumnya diusulkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang disebut-sebut memiliki kesepakatan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk mengosongkan Gaza dari penduduk Palestina. Ia mempertanyakan apakah inisiatif evakuasi yang diusung Prabowo sejalan dengan kepentingan Israel dan Amerika Serikat.
"Israel dan Amerika memiliki rencana untuk mengusir warga Gaza keluar dari Gaza. Lalu, Pak Prabowo ingin mengevakuasi rakyat Gaza yang terluka, sakit, dan anak-anak. Pertanyaan saya, apakah Israel dan Amerika akan senang atau tidak?" tanyanya.
Pertanyaan Kritis tentang Jangka Waktu dan Kondisi Gaza
Keraguan juga muncul terkait jangka waktu evakuasi dan kondisi yang harus dicapai agar warga Gaza dapat kembali ke tanah air mereka. Anwar Abbas menilai bahwa kondisi aman di Gaza mungkin baru tercapai jika seluruh penduduknya telah diusir.
"Pak Prabowo mengatakan bahwa evakuasi ini bersifat sementara. Pertanyaan saya, sampai kapan? Katanya sampai kondisi di Gaza kondusif. Saya bisa jawab, kondisi Gaza akan aman jika seluruh rakyat Gaza sudah diusir, bukan?" tegasnya.
Usulan Alternatif: Fokus pada Bantuan Medis di Gaza
Sebagai solusi alternatif, Anwar Abbas menyarankan agar pemerintah Indonesia lebih fokus pada penyediaan bantuan medis di Gaza, tanpa perlu mengevakuasi warga ke luar wilayah tersebut. Ia mengusulkan pendirian rumah sakit lapangan di Gaza sebagai prioritas.
"Jika Prabowo saat ini berkunjung ke lima negara, jangan meminta dukungan mereka untuk mendukung Indonesia membawa rakyat Gaza keluar dari Gaza untuk diobati. Jangan itu. Mintalah dukungan kepada lima negara tadi supaya mereka mendukung gagasan Prabowo untuk mendirikan rumah sakit di Gaza," sarannya.
Keseimbangan antara Kemanusiaan dan Keadilan
Anwar Abbas juga menyoroti pentingnya menyeimbangkan pendekatan kemanusiaan dengan prinsip keadilan. Ia berharap agar Indonesia tidak terlibat dalam rencana yang dapat merugikan warga Palestina.
"Pak Prabowo lebih menunjukkan pendekatan perikemanusiaan, agak mengesampingkan pendekatan perikeadilan. Menurut saya, seimbangkan ini. Kita tergugah karena mereka luka, kita obati. Di mana diobati? Diobati di Gaza, jangan dibawa ke Jakarta. Adilnya bagaimana? Adilnya orang Gaza bisa tinggal di Gaza, karena itu tanah mereka, jangan bawa mereka keluar," jelasnya.
Tanggapan Prabowo Subianto
Sebelumnya, Prabowo Subianto telah menyampaikan rencana evakuasi sekitar seribu warga Gaza ke Indonesia. Ia menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan pesawat untuk proses evakuasi, dengan syarat semua pihak terkait menyetujui dan evakuasi bersifat sementara. Prabowo menekankan bahwa warga Gaza yang dievakuasi akan kembali ke tanah air mereka setelah kondisi di Gaza membaik.
"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih sehat kembali, dan pada saat mereka pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal mereka," ujar Prabowo pada Rabu, 9 April 2025.