BPJPH Gelontorkan Sejuta Sertifikat Halal Gratis Bagi UMK di Tahun 2025: Dorong Daya Saing Global

Kabar gembira bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh Indonesia! Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada tahun 2025, dengan menyiapkan kuota fantastis sebanyak satu juta sertifikat halal.

Inisiatif ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung UMK untuk meningkatkan daya saing produk mereka, baik di pasar domestik maupun internasional. Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyampaikan antusiasmenya terhadap program SEHATI 2025, yang dianggap sebagai bagian penting dari strategi nasional untuk memperluas sertifikasi halal bagi produk UMK.

Program ini difokuskan pada fasilitasi sertifikasi halal melalui pendampingan dengan skema self declare, sebuah pendekatan yang dirancang untuk mempermudah UMK dalam memperoleh sertifikat halal.

"Alhamdulillah, mulai hari ini, para pelaku UMK dapat kembali mendaftarkan produk mereka untuk disertifikasi halal secara gratis, memanfaatkan kuota satu juta sertifikat halal yang telah kami siapkan untuk tahun ini," ujar Haikal Hasan dalam keterangan persnya pada Sabtu, 12 April 2025.

Beliau juga mengajak UMK yang memenuhi syarat sertifikasi halal self declare untuk segera memanfaatkan kesempatan ini.

Babe Haikal, demikian sapaan akrabnya, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan atas dukungan penuh terhadap program SEHATI 2025. Menurutnya, program ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor UMK, yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

Manfaat Program SEHATI Bagi UMK

Program SEHATI menawarkan berbagai keuntungan bagi UMK, antara lain:

• Pendampingan Intensif: UMK akan mendapatkan pendampingan dari 115.450 Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tersebar di seluruh Indonesia.
• Gratis Biaya Sertifikasi: Seluruh proses sertifikasi halal, dari pengajuan hingga penerbitan sertifikat, tidak dikenakan biaya.
• Peningkatan Tertib Administrasi: Program ini mendorong UMK untuk lebih tertib dalam administrasi usaha.
• Nilai Tambah Ekonomi: Sertifikat halal memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi produk UMK.

"Dengan sertifikasi halal, UMK kita akan menjadi lebih tertib halal, yang merupakan kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia," tegas Babe Haikal.

Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanuddin, menjelaskan bahwa pembukaan kuota 1 juta sertifikat halal gratis dilakukan secara bertahap.

"Sebelumnya, pada 19 Maret 2025, telah dibuka kuota sebanyak 50.000 sertifikat. Hari ini, 11 April 2025, dibuka kembali kuota sebanyak 470.000 sertifikat halal. Sisa kuota akan dibuka dan diinformasikan lebih lanjut," jelas Mamat Salamet Burhanuddin.

Pembaruan Sistem SIHALAL

Keberhasilan program SEHATI 2025 juga didukung oleh pembaruan signifikan pada sistem informasi halal (SIHALAL). Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi sistem agar proses sertifikasi berjalan lebih cepat.

"Kami telah melakukan pembaruan pada SIHALAL. Hasil evaluasi uji coba menunjukkan bahwa pembaruan sistem mempercepat proses pendaftaran hingga verifikasi," imbuh Mamat Salamet Burhanuddin.

Mamat menambahkan, tahap uji coba sebelumnya, di mana 50.000 kuota dibuka pada 19 Maret 2025, disambut antusias oleh masyarakat. Sebanyak 93% kuota terserap hanya dalam tiga hari kerja.

Untuk memastikan kelancaran program SEHATI, BPJPH berkoordinasi intensif dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di seluruh Indonesia. Koordinasi ini memastikan pendampingan dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan LP3H dan P3H.

Selain itu, BPJPH melibatkan Komite Fatwa Produk Halal dalam proses sertifikasi halal skema self declare untuk memperkuat akurasi data pelaku usaha dan mempercepat penerbitan sertifikat halal. Manual penggunaan SIHALAL terbaru juga telah diterbitkan untuk mempermudah P3H dalam beradaptasi dengan fitur-fitur baru.

Hadi Susilo, seorang Pendamping PPH dari LP3H Mathla'ul Anwar, mengakui adanya tantangan adaptasi terhadap tampilan baru SIHALAL di awal uji coba. Namun, ia optimis bahwa proses pengajuan sertifikasi akan berjalan lebih lancar seiring pemahaman yang lebih baik terhadap sistem.

"Di awal uji coba, banyak pendamping (PPH) yang perlu beradaptasi dengan tampilan baru SIHALAL. Namun, setelah memahami alurnya, prosesnya menjadi lebih lancar. Kami optimis tahap pembukaan (kuota SEHATI) berikutnya akan berjalan lebih mulus," kata Hadi Susilo, yang telah berhasil mengajukan 382 sertifikat halal pada kuota uji coba bulan Maret.

Dengan dibukanya kembali kuota 1 juta sertifikasi halal gratis ini, BPJPH mengajak seluruh pelaku UMK di Indonesia yang memenuhi kriteria untuk segera memanfaatkan kesempatan ini. Sertifikasi halal bukan hanya sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk meningkatkan daya saing produk dan memperluas jangkauan pasar.