Kemenkes Bergerak Usai Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di RSHS

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merespons serius laporan dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya tengah melakukan investigasi mendalam terkait kasus yang melibatkan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad), khususnya program studi anestesi.

"Kami sangat menyesalkan kejadian ini," ujar Menkes Budi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (12/4/2025). "Prioritas utama kami saat ini adalah memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh peserta didik dan pasien di lingkungan rumah sakit pendidikan."

Sebagai langkah awal, Kemenkes telah mengambil tindakan dengan menghentikan sementara program PPDS anestesi Unpad di RSHS. Langkah ini diambil untuk memberikan ruang bagi proses investigasi yang komprehensif dan untuk mencegah potensi kejadian serupa di masa mendatang.

Fokus pada Pengawasan Obat Anestesi

Selain menyoroti aspek kekerasan seksual, Kemenkes juga menaruh perhatian besar pada tata kelola dan pengawasan obat-obatan anestesi di RSHS. Informasi yang beredar mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan atau akses tidak sah terhadap obat-obatan tersebut.

"Kami terkejut mendengar laporan tentang penggunaan obat anestesi yang tampaknya tidak terkontrol," kata Menkes Budi. "Prosedur yang berlaku seharusnya sangat ketat, di mana hanya konsultan atau pembimbing yang berwenang untuk mengambil dan mengelola obat-obatan tersebut."

Menkes Budi mempertanyakan bagaimana obat-obatan anestesi bisa sampai ke tangan peserta didik PPDS tanpa pengawasan yang memadai. Ia menegaskan bahwa Kemenkes akan menyelidiki secara menyeluruh rantai distribusi dan penyimpanan obat-obatan di RSHS untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran.

Audiensi dengan Rektor Unpad dan Evaluasi Sistem PPDS

Dalam waktu dekat, Menkes Budi berencana melakukan audiensi dengan Rektor Unpad untuk membahas kasus ini secara lebih mendalam. Audiensi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai sistem pengawasan dan pembinaan yang diterapkan di program PPDS, serta untuk mencari solusi bersama dalam mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Kemenkes juga berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem PPDS di seluruh rumah sakit pendidikan di Indonesia. Evaluasi ini akan mencakup aspek rekrutmen, kurikulum, pengawasan, dan mekanisme pelaporan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program PPDS berjalan dengan aman, profesional, dan beretika.

"Kami membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk melakukan review secara komprehensif," jelas Menkes Budi. "Kami ingin memahami akar permasalahan ini secara mendalam dan menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan."

Kemenkes berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kasus kekerasan seksual atau penyalahgunaan obat-obatan di RSHS. Kemenkes juga akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan.

Langkah Selanjutnya

Berikut adalah poin-poin penting dari langkah-langkah yang akan diambil Kemenkes:

• Investigasi mendalam terhadap kasus kekerasan seksual di RSHS.
• Evaluasi tata kelola dan pengawasan obat anestesi di RSHS.
• Audiensi dengan Rektor Unpad.
• Evaluasi sistem PPDS di seluruh rumah sakit pendidikan.
• Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran.

Kemenkes berharap langkah-langkah ini dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan kedokteran di Indonesia.