Jokowi: Manajemen Pertamina Harus Diperkuat, Kasus Dugaan Korupsi Harus Diusut Tuntas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penegasan terkait temuan dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Dalam kunjungannya ke Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/3/2025), Jokowi menyampaikan bahwa jika terdapat indikasi penyimpangan sejak awal pemerintahannya, hal tersebut telah ditindaklanjuti. "Jika ada kecurigaan, sudah ditindak sejak lama," tegasnya.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan pentingnya manajemen yang kuat dan transparan di Pertamina. Sebagai perusahaan BUMN raksasa, pengelolaan aset dan operasionalnya memerlukan pengawasan yang ketat. Proses seleksi terhadap manajemen, termasuk direksi dan komisaris, harus dilakukan secara rigorous dan akuntabel. Jokowi menjelaskan bahwa proses seleksi tersebut melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian SDM, serta uji kompetensi (TPA) sebelum akhirnya mendapatkan persetujuan presiden. "Tidak bisa ujug-ujug," tandasnya, menekankan pentingnya prosedur yang jelas dan terukur.

Presiden juga menyoroti besarnya aset Pertamina yang menjadi tanggung jawab manajemen. Kasus dugaan korupsi yang terungkap, menurutnya, perlu diselidiki secara menyeluruh dan diproses sesuai hukum yang berlaku. "Jika ada masalah dari tahun 2018 hingga 2023, ya diproses saja sesuai prosedur hukum," ujarnya. Jokowi menambahkan, sepengetahuannya, semua produk Pertamina telah melalui verifikasi dan pemeriksaan kelayakan dari Lemigas sebelum dipasarkan. Namun, ia mengakui bahwa potensi penyimpangan tetap ada dan perlu diantisipasi.

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kecolongan dalam pengawasan, Jokowi kembali menekankan perlunya manajemen yang kuat dan detail. "Manajemen yang besar perlu kontrol yang detail dari komisaris dan direksi," ungkapnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Presiden Jokowi memandang pentingnya perbaikan sistem manajemen internal Pertamina sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Pentingnya pengawasan yang ketat dan akuntabilitas semua pihak dalam pengelolaan perusahaan BUMN menjadi sorotan utama dalam pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Hal ini juga memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di sektor energi nasional.

Pemerintah, melalui berbagai kementerian terkait, akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pertamina. Langkah-langkah perbaikan manajemen dan penguatan sistem pengawasan diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus-kasus serupa dan memastikan pengelolaan BUMN yang lebih transparan dan akuntabel ke depannya. Investigasi atas dugaan korupsi yang terjadi pun akan dijalankan secara transparan dan profesional, guna memastikan keadilan dan terciptanya tata kelola perusahaan yang bersih.