Rencana Evakuasi Warga Gaza oleh Prabowo Subianto Tuai Sorotan: Timing Dipertanyakan dan Potensi Agenda Tersembunyi

Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia menuai berbagai reaksi dan pertanyaan. Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, sebelumnya telah menyuarakan kekhawatirannya terkait rencana ini. Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, yang menyoroti timing atau waktu pengumuman rencana tersebut.

Keraguan atas Momentum yang Kurang Tepat

Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa kekhawatiran Anwar Abbas beralasan, terutama karena waktu pengumuman rencana evakuasi dinilai kurang tepat. Menurutnya, pengumuman tersebut berdekatan dengan momen ketika Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menerapkan tarif tinggi terhadap produk Indonesia. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa rencana evakuasi tersebut bisa menjadi alat tawar-menawar antara Indonesia dan AS, dengan iming-iming penurunan tarif sebagai kompensasi atas penerimaan pengungsi Gaza.

"Banyak yang berpikir jangan-jangan ini bargaining chip antara AS dan Indonesia. Jadi AS akan turunkan tarif kalau Indonesia bersedia menerima 1.000 pengungsi yang luka," ujar Hikmahanto.

Penolakan Tersirat dari Turki

Lebih lanjut, Hikmahanto juga menyoroti tawaran Prabowo kepada Menteri Luar Negeri Turki terkait evakuasi warga Gaza. Ia mengamati bahwa respons Menlu Turki menunjukkan ketidaksetujuan terhadap ide tersebut. Pemerintah Turki berpendapat bahwa rakyat Palestina seharusnya tetap berada di tanah air mereka sendiri.

Agenda Tersembunyi Israel dan Dampaknya

Salah satu poin krusial yang diungkapkan Hikmahanto adalah potensi keuntungan yang mungkin diperoleh Israel dari evakuasi warga Gaza. Menurutnya, Israel memiliki kepentingan untuk mengosongkan Gaza dari penduduk Palestina. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa serangan roket Hamas seringkali dilancarkan dari wilayah Gaza ke Israel. Dengan menguasai Gaza, Israel dapat memperluas wilayah kontrolnya, seperti yang telah dilakukan di Tepi Barat.

"Sebenarnya pengosongan Gaza dari rakyat Palestina sangat dikehendaki oleh Israel. Kenapa? Karena dari Gaza serangan rudal Hamas dilancarkan ke Israel. Nah Israel ingin menguasai Gaza sebagaimana dia menguasai Tepi Barat," jelas Hikmahanto.

Evakuasi warga Gaza, meskipun terlihat sebagai tindakan kemanusiaan, dapat dilihat sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut secara halus. Rekonstruksi Gaza setelah evakuasi dapat menjadi alasan yang diterima secara internasional, sementara tujuan akhirnya adalah penguasaan ilegal atas tanah Gaza oleh Israel.

Pentingnya Konsultasi dan Persepsi Internasional

Atas dasar pertimbangan tersebut, Hikmahanto menekankan pentingnya konsultasi yang lebih luas sebelum rencana evakuasi diumumkan. Prabowo sebaiknya berkonsultasi dengan Pemerintah Palestina dan negara-negara tetangga untuk memastikan bahwa inisiatif ini mendapat dukungan dan tidak dianggap sebagai bagian dari agenda tersembunyi. Reputasi Indonesia sebagai negara yang mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan negara lain juga menjadi pertimbangan penting.

Pertanyaan dari PP Muhammadiyah

Senada dengan Hikmahanto, Anwar Abbas dari PP Muhammadiyah juga mempertanyakan jaminan keamanan dan kepastian kembalinya warga Gaza ke tanah air mereka jika dievakuasi ke Indonesia. Ia mengingatkan bahwa Gaza saat ini berada di bawah pendudukan Israel, dan ada indikasi bahwa Israel berupaya mengosongkan Gaza dari penduduknya.

"Pertanyaan saya ya, Pak Prabowo bisa menjamin mereka bisa kembali? Bisa dikembalikan lalu diterima oleh Israel? Itu Gaza itu sekarang bukan di bawah pemerintahan Palestina, itu sekarang didudukin oleh Israel ya," kata Anwar Abbas.

Rencana evakuasi ini, meskipun memiliki tujuan kemanusiaan, memerlukan pertimbangan matang dari berbagai aspek, termasuk timing, potensi agenda tersembunyi, dan persepsi internasional. Konsultasi yang luas dan transparan menjadi kunci untuk memastikan bahwa inisiatif ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat Palestina dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.