Alih Fungsi Lahan di Bogor Picu Banjir Jabodetabek: Desakan DPR untuk Penanganan Komprehensif

Banjir yang kembali melanda wilayah Jabodetabek akhir-akhir ini telah mendorong Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, untuk menyoroti masalah krusial yang menjadi akar permasalahan: alih fungsi lahan di daerah Bogor. Beliau menekankan perlunya penanganan komprehensif dan koordinasi antar lembaga serta pemerintah daerah untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang. Pernyataan ini disampaikan Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

Saan Mustopa dengan tegas menyatakan bahwa alih fungsi lahan di kawasan Bogor, Puncak, dan Cisarua harus menjadi fokus utama perhatian. Praktik alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, menurutnya, merupakan salah satu faktor utama penyebab meluasnya dampak banjir. Ia mendesak agar pemerintah daerah terkait menerapkan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif untuk mencegah perubahan tata guna lahan yang sembarangan dan merusak ekosistem.

"Kejadian banjir ini menjadi bukti nyata betapa krusialnya masalah alih fungsi lahan," ujar Saan. "Kita tidak bisa membiarkan praktik ini terus berlangsung tanpa tindakan tegas. Penataan ulang tata ruang dan pengawasan yang ketat terhadap izin alih fungsi lahan mutlak diperlukan." Ia menambahkan bahwa diperlukan koordinasi yang erat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk mengatasi masalah ini secara terpadu dan efektif.

Selain itu, Saan juga menyoroti pentingnya optimalisasi fungsi Bendungan Ciawi dan Sukamahi sebagai infrastruktur pengendali banjir. Menurut Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem ini, kedua bendungan tersebut tidak cukup hanya diresmikan, tetapi harus dirawat dan dioperasikan secara maksimal untuk berfungsi sebagai penyangga dan penahan debit air saat musim hujan. Ia menekankan pentingnya pemeliharaan dan perawatan berkala untuk memastikan kedua bendungan tersebut dapat berfungsi optimal dalam mengendalikan aliran air dan mengurangi dampak banjir.

Lebih lanjut, Saan menyarankan beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan, antara lain:

• Penguatan regulasi dan pengawasan alih fungsi lahan: Peraturan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih efektif diperlukan untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, terutama di daerah resapan air.
• Koordinasi antar pemerintah daerah: Kerjasama yang erat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat sangat penting untuk memastikan penanganan banjir yang terpadu dan efektif.
• Optimalisasi fungsi Bendungan Ciawi dan Sukamahi: Perawatan dan pengelolaan yang optimal dari kedua bendungan ini sangat krusial untuk meminimalkan dampak banjir.
• Peningkatan kesadaran masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem juga menjadi hal yang penting.

Saan berharap dengan langkah-langkah tersebut, bencana banjir di Jabodetabek dapat diminimalisir dan tidak terulang kembali di masa mendatang. Permasalahan ini, menurutnya, membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.