Pembongkaran Hibisc Fantasy: Penegakan Hukum di Puncak, Bogor

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin langsung pembongkaran objek wisata Hibisc Fantasy di kawasan Puncak, Bogor. Langkah tegas ini diambil menyusul ditemukannya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola wisata yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita). Pembongkaran tersebut bukan hanya sekadar tindakan administratif, melainkan penegasan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan aturan dan melindungi lingkungan. Keberadaan Hibisc Fantasy, yang beroperasi di lahan perkebunan teh milik PTPN, telah menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan sekitar, termasuk dugaan kuat sebagai pemicu banjir bandang yang melanda kawasan Puncak beberapa waktu lalu.

Permasalahan utama terletak pada pelanggaran izin operasional. Laporan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat, Ade Afriandi, mengungkapkan bahwa luas lahan yang digunakan Hibisc Fantasy jauh melebihi izin yang diberikan. Izin yang diajukan hanya seluas 4.800 meter persegi, sementara luas lahan yang terpakai mencapai 15.000 meter persegi – tiga kali lipat dari yang diizinkan. Pembangunan yang tidak sesuai izin ini, yang mengubah struktur alam kawasan Puncak yang memiliki kemiringan tinggi dan berada di dekat aliran sungai, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa pembangunan di lahan miring dekat sungai meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang. Ia menyatakan penyesalan bahwa pembangunan Hibisc Fantasy terbukti menjadi penyebab terjadinya bencana tersebut. Hal ini menjadi bukti nyata betapa pentingnya kepatuhan terhadap aturan perizinan dan pertimbangan aspek lingkungan dalam pembangunan proyek wisata.

Proses pembongkaran Hibisc Fantasy melibatkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Sebelum dilakukan pembongkaran paksa, pengelola Hibisc Fantasy telah diberi peringatan untuk membongkar bangunan yang melanggar izin tersebut. Namun, peringatan tersebut tidak diindahkan, sehingga tindakan tegas berupa pembongkaran menjadi langkah yang tak terelakkan. Proses pembongkaran sendiri melibatkan penggunaan alat berat untuk mempercepat proses. Selain itu, pimpinan daerah lainnya turut hadir dalam penyegelan, antara lain Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Bupati Bogor Rudy Susmanto. Kehadiran para menteri tersebut menunjukkan betapa seriusnya masalah ini, dan menunjukkan dukungan pemerintah pusat terhadap upaya penegakan hukum di tingkat daerah.

Lebih lanjut, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan, meskipun yang melanggar adalah BUMD milik pemerintah provinsi. Beliau mengajak semua pihak untuk mendukung upaya penegakan hukum ini dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Langkah selanjutnya adalah pengawasan ketat terhadap proyek pembangunan di daerah rawan bencana dan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan pembangunan objek wisata untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Dedi Mulyadi juga menyatakan akan meminta dukungan dari Wakil Bupati Sukabumi dan pimpinan DPRD Bogor dalam menindak tegas pelanggaran serupa di wilayah lainnya. Ketegasan ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar selalu mematuhi peraturan yang berlaku dan mengutamakan aspek lingkungan dalam setiap pembangunan.

Langkah-langkah yang telah diambil:

• Pemberian peringatan kepada pengelola Hibisc Fantasy untuk membongkar bangunan yang melanggar.
• Pembongkaran paksa bangunan Hibisc Fantasy oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
• Pengawasan ketat terhadap proyek pembangunan di daerah rawan bencana.
• Evaluasi menyeluruh terhadap perizinan pembangunan objek wisata.
• Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, untuk memastikan penegakan hukum.

Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait pentingnya perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan selalu mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan dan pertimbangan aspek lingkungan.