Evakuasi Warga Gaza: Dilema Kemanusiaan dan Tantangan Domestik Indonesia

Wacana evakuasi warga sipil Gaza ke Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto menuai berbagai tanggapan. Pieter Zulkifli, seorang pakar hukum dan politik, menyoroti kompleksitas rencana ini, terutama terkait kesiapan infrastruktur, dukungan publik, dan implikasi diplomatik.

Prioritas Domestik dan Kapasitas Nasional

Pieter Zulkifli menekankan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan penyelesaian masalah dalam negeri sebelum mengambil peran sebagai pahlawan kemanusiaan di kancah internasional. Ia mengingatkan bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang berjuang melawan kemiskinan ekstrem. Solidaritas kemanusiaan, menurutnya, tidak boleh mengabaikan mandat konstitusi untuk menyejahterakan rakyat sendiri.

Aspek Hukum dan Pengelolaan Pengungsi

Rencana evakuasi ini juga perlu dikaji dari sudut pandang konstitusional dan legal. Indonesia belum memiliki sistem yang mapan untuk menerima pengungsi secara massal. Selama ini, Indonesia lebih berperan sebagai negara transit, bukan negara tujuan bagi pengungsi. Pengelolaan pengungsi di Indonesia masih bersifat terbatas.

Diplomasi dan Posisi Netral

Konflik Palestina adalah isu yang kompleks dan sensitif. Pieter Zulkifli mempertanyakan apakah pemerintah telah melakukan negosiasi konkret dengan Mesir dan Israel, dua negara yang memiliki kontrol atas akses ke Gaza. Tanpa koordinasi dan kesepakatan diplomatik yang matang, evakuasi akan sulit terwujud dan terkesan utopis. Selain itu, Indonesia berisiko kehilangan posisi netral di mata internasional jika dianggap terlalu berpihak dalam konflik geopolitik.

Resistensi Masyarakat dan Beban Sosial Ekonomi

Pengalaman dengan pengungsi Rohingya di Aceh menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap pengungsi dapat muncul karena kekhawatiran terhadap beban sosial dan ekonomi. Kebijakan luar negeri harus didasarkan pada rasionalitas dan kesiapan institusional, bukan hanya pada moralitas.

Alternatif Strategis

Pieter Zulkifli menyarankan agar Indonesia memperkuat diplomasi internasional, meningkatkan dukungan kemanusiaan konkret, dan menjadi pelopor gencatan senjata serta rekonsiliasi damai melalui forum-forum multilateral. Langkah-langkah ini dinilai lebih strategis untuk menunjukkan komitmen terhadap rakyat Palestina.

Empati dan Kebijaksanaan

Seorang pemimpin harus memiliki empati, tetapi juga kebijaksanaan dalam menakar kapasitas dan risiko. Semangat menolong orang lain tidak boleh mengabaikan tugas untuk menyejahterakan rakyat sendiri yang masih menghadapi masalah kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan.

Pernyataan Presiden Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengevakuasi korban luka, anak-anak, dan warga sipil Palestina dari Gaza. Pernyataan ini disampaikan sebelum keberangkatannya ke Abu Dhabi.

"Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapa pun... mereka ingin dievakuasi ke Indonesia," ujar Presiden Prabowo.

Wacana evakuasi ini menghadirkan dilema antara solidaritas kemanusiaan dan kesiapan domestik Indonesia. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kapasitas nasional, implikasi diplomatik, dan potensi resistensi masyarakat, sebelum mengambil langkah konkret.