Respons Israel Terhadap Kebijakan Prancis Soal Pengakuan Palestina
TEL AVIV - Pemerintah Israel melalui Menteri Luar Negeri Gideon Saar mengeluarkan kritikan keras terhadap rencana Prancis yang akan secara resmi mengakui kedaulatan Palestina pada 2025. Dalam pernyataan resmi melalui akun X, Saar menilai langkah tersebut sebagai bentuk dukungan tidak langsung terhadap kelompok Hamas.
"Pengakuan unilateral terhadap entitas Palestina yang belum memiliki kriteria kenegaraan utuh hanya akan menjadi insentif bagi aksi terorisme," tegas Saar pada Kamis (10/4/2025). Ia menambahkan bahwa kebijakan ini berisiko mengganggu stabilitas kawasan dan menghambat proses perdamaian Timur Tengah.
Langkah Diplomasi Prancis
Presiden Emmanuel Macron sebelumnya mengungkapkan agenda ini dalam wawancara eksklusif dengan televisi nasional Prancis. Rencana tersebut akan diumumkan secara resmi dalam Sidang Umum PBB di New York, dengan dukungan Arab Saudi sebagai mitra koordinator forum.
- Target waktu pengakuan: Juni 2025
- Status Prancis: Anggota tetap DK PBB pertama yang mengambil kebijakan ini
- Jumlah negara pengakuan Palestina saat ini: 150+
Macron menekankan bahwa kebijakan ini bukan bentuk dukungan sepihak. "Ini merupakan pengakuan atas hak dasar rakyat Palestina sekaligus penolakan terhadap kelompok yang menafikan eksistensi Israel," jelasnya.
Dinamika Global Terkini
Sejak 2024, terjadi gelombang pengakuan baru dari negara-negara Eropa:
- Irlandia (Februari 2024)
- Norwegia (Maret 2024)
- Spanyol (April 2024)
- Slovenia (Mei 2024)
Perkembangan terakhir ini dipicu oleh eskalasi konflik Gaza pasca-insiden 7 Oktober 2023. Meski demikian, negara-negara G7 seperti AS dan Jerman masih mempertahankan kebijakan sebelumnya yang belum mengakui kedaulatan Palestina.