Chairul Tanjung, pendiri CT Corp, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Namun, ia menegaskan bahwa penghematan harus difokuskan pada pos-pos anggaran yang tidak esensial, sementara alokasi untuk kebutuhan mendasar rakyat harus tetap dipertahankan.

Dalam acara diskusi bertajuk 'Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global' yang diselenggarakan oleh TheYudhoyonoInstitute, Tanjung mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kesejahteraan masyarakat. "Efisiensi itu penting, tetapi jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat," tegasnya. Ia juga menggarisbawahi bahwa kebijakan serupa pernah diterapkan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan prinsip utama memprioritaskan ketebalan 'kantong rakyat' di atas kepentingan fiskal pemerintah.

Sementara itu, Chatib Basri, anggota Dewan Ekonomi Nasional, menilai langkah efisiensi anggaran sebagai tindakan yang tepat, asalkan diikuti dengan eksekusi yang cepat dan tepat sasaran. Basri menyarankan agar dana hasil penghematan dialokasikan ke sektor-sektor yang memiliki dampak multiplier tinggi, seperti:

• Infrastruktur
• Pembangunan sumber daya manusia
• Program penciptaan lapangan kerja

"Jika eksekusi anggaran tertunda, efeknya sama seperti meminjam uang dari bank tanpa menghasilkan investasi yang produktif," ujar Basri. Ia menekankan bahwa penundaan alokasi anggaran hanya akan menambah beban ekonomi akibat biaya oportunitas yang tinggi.