Jakarta – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menekankan perlunya peninjauan ulang kebijakan efisiensi anggaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) demi menjaga kelancaran diplomasi Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh The Yudhoyono Institute, yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

Dino menyatakan bahwa meski memahami pentingnya penghematan anggaran, pemotongan dana untuk perjalanan dinas luar negeri dapat berdampak signifikan pada efektivitas diplomasi. "Saya menghimbau agar anggaran Kemenlu dinormalisasi atau bahkan ditingkatkan, khususnya untuk mendukung mobilitas diplomatik," ujarnya. Ia menambahkan bahwa kompromi dalam alokasi anggaran sangat diperlukan untuk memastikan kinerja diplomasi tetap optimal.

Selain itu, Dino juga menyoroti kekosongan posisi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) sebagai isu kritis. Menurutnya, situasi geopolitik saat ini, termasuk ketegangan dagang AS-China dan kebijakan tarif resiprokal terhadap negara-negara ASEAN, memerlukan perhatian serius. Berikut rincian tarif yang diberlakukan AS terhadap beberapa negara ASEAN:

• Malaysia dan Brunei Darussalam: 24 persen
• Filipina: 17 persen
• Singapura: 10 persen
• Kamboja: 49 persen
• Laos: 48 persen
• Vietnam: 46 persen
• Myanmar: 44 persen
• Thailand: 36 persen

"Posisi Duta Besar di AS harus segera diisi. Kedutaan tanpa duta besar, apalagi dalam waktu lama, tidak akan berfungsi secara optimal," tegas Dino. Ia mengapresiasi kinerja pejabat sementara di Kedutaan Besar Indonesia di AS, namun menegaskan bahwa kepemimpinan tetap sangat dibutuhkan dalam situasi global yang dinamis.