Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengemukakan inisiatif kontroversial untuk mengevakuasi 1.000 warga sipil Gaza yang menjadi korban konflik Palestina-Israel. Rencana ini difokuskan pada kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak yatim piatu yang kehilangan keluarga dalam serangan militer. Namun, langkah kemanusiaan ini menuai pro-kontra di kalangan pakar hubungan internasional.

Muhammad Faizal Alfian, pengamat keamanan internasional dari Universitas Diponegoro, menyoroti kesamaan rencana ini dengan agenda politik AS-Israel. "Ini mirip dengan skema relokasi yang pernah diusung Donald Trump dan Benjamin Netanyahu," ujarnya. Faizal memperingatkan potensi penyimpangan dari prinsip kemerdekaan Palestina jika warga Gaza dipindahkan secara permanen.

Beberapa isu kritis yang muncul dalam wacana ini meliputi: - Status hukum warga Gaza di Indonesia mengingat negara kita bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 - Mekanisme repatriasi jika kondisi Gaza membaik - Kesiapan infrastruktur dan anggaran untuk penampungan jangka panjang - Potensi gesekan sosial dengan masyarakat lokal

Faizal menegaskan, "Solusi berkelanjutan harus fokus pada penghentian konflik, bukan relokasi massal." Ia mendorong Indonesia untuk lebih vokal mengecam suplai senjata ke Israel sambil tetap mempertahankan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa rencana ini murni bersifat kemanusiaan. "Kami hanya ingin membantu meringankan penderitaan," jelas Prabowo dalam keterangan pers di Turki. Pemerintah menyangkal adanya agenda relokasi permanen, meski belum merinci skema teknis evakuasi dan pemulangan.