Ribuan Karyawan Dua Pabrik Sepatu di Tangerang Dip-PHK: KSPSI Desak Pemerintah Bentuk Satgas Khusus

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali menerpa sektor industri manufaktur di Indonesia. Setelah kasus PHK massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), kini giliran dua pabrik sepatu olahraga di Kabupaten Tangerang, Banten, yang terpaksa melakukan PHK terhadap kurang lebih 3.500 karyawannya. Informasi ini dikonfirmasi oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, yang menyebutkan PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh sebagai perusahaan yang terlibat.

Andi Gani, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Buruh ASEAN, mengungkapkan telah menerima laporan langsung dari pimpinan SPSI tingkat perusahaan terkait PHK tersebut. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan mediasi dalam proses PHK untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi. KSPSI, menurutnya, berupaya aktif berkomunikasi dengan pimpinan KSPSI di tingkat perusahaan untuk memastikan hal tersebut. Upaya tersebut meliputi pendataan pekerja yang ter-PHK serta pencarian peluang kerja alternatif bagi mereka. “Beberapa perusahaan industri sepatu telah menyatakan kesediaannya menerima anggota KSPSI yang terkena PHK, mengingat pengalaman dan produktivitas mereka yang tinggi,” ujar Andi Gani.

Lebih lanjut, Andi Gani mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah PHK yang kian mengkhawatirkan ini. Ia mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus PHK yang melibatkan lintas kementerian. Menurutnya, penanganan masalah PHK tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) semata, melainkan memerlukan sinergi antar lembaga pemerintah terkait.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi, merinci jumlah pekerja yang terkena PHK. PT Adis Dimension Footwear telah melakukan PHK terhadap 1.500 karyawannya, sementara PT Victory Ching Luh tengah dalam proses PHK terhadap 2.000 karyawan. Septo menjelaskan bahwa penurunan pesanan dari pemegang merek menjadi penyebab utama PHK massal ini. Salah satu perusahaan, menurutnya, selama ini memasok sepatu untuk merek-merek terkenal dunia seperti Nike. “Kurangnya order dari pemegang merek membuat perusahaan terpaksa mengurangi volume produksi dan akhirnya melakukan PHK,” jelas Septo.

KSPSI juga mengingatkan para pengusaha untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait prosedur PHK, terutama mengenai kewajiban melakukan perundingan bipartit dan musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan, permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial hingga berkekuatan hukum tetap. Kasus PHK massal di dua pabrik sepatu ini menjadi sorotan dan sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan pekerja dan stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.

Situasi ini tentunya memerlukan langkah-langkah strategis dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, untuk mencegah dampak yang lebih luas dan merumuskan solusi jangka panjang bagi keberlangsungan industri manufaktur di Indonesia dan kesejahteraan para pekerjanya. Langkah-langkah yang komprehensif dan proaktif sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya PHK massal di masa mendatang.