Kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan tiga hakim tersangka suap telah mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai telah melakukan rekayasa hukum dengan memutuskan vonis bebas bagi tiga korporasi terdakwa, yaitu Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group, pada 19 Maret 2025. Keputusan ini bertolak belakang dengan tuntutan jaksa yang meminta ganti rugi mencapai triliunan rupiah.

Berikut rangkaian fakta penting dalam kasus ini:

• Tiga hakim yaitu Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtaro, dan Djuyamto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Mereka diduga menerima suap melalui perantara Muhammad Arif Nuryanta, mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.
• Modus operandi terungkap saat penyidik menemukan dua amplop berisi uang asing senilai puluhan ribu dolar dalam tas milik Arif Nuryanta. Total suap yang diterima mencapai Rp 60 miliar.
• Pembagian suap dilakukan secara sistematis. Hakim Agam menerima Rp 4,5 miliar, Djuyamto Rp 6 miliar, dan Ali Muhtaro Rp 5 miliar. Uang tersebut berasal dari pengacara terdakwa melalui panitera Wahyu Gunawan.
• Penyidik kini sedang menelusuri asal-usul dana suap dan menginvestigasi aset para hakim tersangka. Beberapa lokasi terkait telah digeledah untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas peradilan dalam menangani perkara korupsi besar. Kejaksaan Agung menegaskan akan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat.