Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap praktik suap yang melibatkan empat hakim dalam penanganan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO). Keempat hakim tersebut diduga menerima uang miliaran rupiah untuk memengaruhi putusan perkara yang melibatkan PT Wilmar Group.

Berikut kronologi lengkap kasus ini: - Muhammad Arif Nuryanta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menjadi tersangka pertama setelah diduga menerima Rp60 miliar dari kuasa hukum korporasi. - Tiga hakim lain, yaitu Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom (keduanya dari PN Jakarta Pusat), dan Djuyamto (PN Jakarta Selatan), juga ditetapkan sebagai tersangka dengan nilai suap bervariasi antara Rp4,5 miliar hingga Rp6 miliar. - Penggeledahan di rumah para hakim berhasil mengamankan bukti berupa uang tunai senilai Rp5,9 miliar (dalam bentuk dolar AS) dan satu unit mobil Fortuner dari rumah Ali Muhtarom, serta Rp616,2 juta dari rumah Agam Syarif.

Latar Belakang Perkara: Kasus ini bermula dari putusan kontroversial Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat pada Januari 2023 yang membebaskan PT Wilmar dari kewajiban membayar uang pengganti Rp10,9 triliun. Padahal, jaksa sebelumnya telah menuntut komisaris perusahaan, Master Parulian Tumanggor, dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda tersebut. Majelis hakim akhirnya hanya menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara dengan alasan terdakwa tidak terbukti menguntungkan diri sendiri secara langsung.

Tindak Lanjut: Kejaksaan Agung kini tengah mendalami aliran dana suap dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan korupsi ini. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi.