Pemotongan Dana Transfer ke Jateng Rp127 Miliar: Tantangan Infrastruktur dan Antisipasi Arus Mudik Lebaran

Pemerintah pusat baru-baru ini melakukan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp127,9 miliar. Anggaran yang semula diproyeksikan sebesar Rp 8,9 triliun kini berkurang menjadi Rp 8,7 triliun. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 ini menimbulkan kekhawatiran, khususnya terhadap sektor infrastruktur di Jawa Tengah, mengingat proyek-proyek yang bersumber dari APBN terdampak langsung.

Luthfi, pejabat pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengungkapkan dampak signifikan dari pemotongan ini terhadap program infrastruktur. Pemangkasan tersebut, jelasnya, merupakan hasil revisi anggaran pemerintah pusat yang turut mempengaruhi TKD, khususnya alokasi untuk belanja infrastruktur. Rincian pemotongan dana tersebut meliputi:

• Dana Alokasi Umum (DAU) sektor pekerjaan umum: Rp31,7 miliar
• Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik (di luar pendidikan & kesehatan): Rp96,2 miliar

Upaya Pemerintah Provinsi Jateng Mengatasi Pemotongan Anggaran

Meskipun menghadapi kendala akibat pemotongan anggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan komitmennya untuk tetap menggenjot pembangunan infrastruktur. Strategi yang dijalankan adalah dengan mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jateng. Hal ini bertujuan agar proyek infrastruktur prioritas tetap dapat berjalan sesuai rencana, meskipun dengan keterbatasan dana dari pusat.

Kekhawatiran Terkait Persiapan Arus Mudik Lebaran

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha, yang melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, turut menyoroti dampak pemotongan TKD terhadap kesiapan infrastruktur menghadapi arus mudik Lebaran. Toha menekankan pentingnya memastikan kondisi jalan raya dalam keadaan baik guna menghindari potensi masalah seperti jalan berlubang yang dapat mengganggu kelancaran arus mudik dan balik. Ia mendesak agar pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan infrastruktur menjelang Lebaran.

Mencari Solusi Alternatif

Dengan adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini dihadapkan pada tantangan untuk mencari solusi alternatif guna memastikan kelanjutan proyek pembangunan infrastruktur. Langkah-langkah strategis dan efisiensi anggaran menjadi kunci dalam menghadapi situasi ini. Keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini akan menentukan kelancaran pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dan kesiapan daerah dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama arus mudik Lebaran.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program infrastruktur yang ada dan memprioritaskan proyek-proyek yang paling krusial. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif.