Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta kejelasan dari pemerintah mengenai rencana evakuasi warga Gaza yang menjadi korban konflik di Palestina. Permintaan ini disampaikan menyusul belum adanya penjelasan resmi terkait skema dan tujuan akhir dari program kemanusiaan tersebut.

Puan Maharani, Ketua DPR RI, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi rinci apakah rencana tersebut bersifat evakuasi sementara atau berpotensi menjadi relokasi permanen. "Kami membutuhkan penjelasan yang transparan dan komprehensif dari pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, mengenai mekanisme dan tahapan pelaksanaannya," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta.

Puan juga mengingatkan agar pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan final. Menurutnya, evakuasi atau relokasi warga Gaza memerlukan persiapan matang, termasuk koordinasi dengan otoritas Palestina dan negara-negara lain yang terlibat dalam misi kemanusiaan serupa.

Rencana Evakuasi dan Respons Pemerintah - Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia menerima hingga 1.000 pengungsi Gaza yang membutuhkan perawatan medis. - Pemerintah berencana mengirim pesawat khusus untuk menjemput korban luka-luka, dengan syarat mendapat persetujuan dari Otoritas Palestina. - Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa program ini bersifat sementara dan tidak mengarah pada relokasi permanen.

Sugiono menambahkan bahwa langkah Indonesia sejalan dengan upaya kemanusiaan yang dilakukan oleh sejumlah negara, seperti Mesir, Qatar, dan Turkiye. "Ini murni bentuk solidaritas, bukan upaya mengubah status kewarganegaraan atau hak atas tanah mereka," tegasnya.