Jakarta – Puluhan nelayan tradisional di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, melakukan aksi unjuk rasa menentang kebijakan wajib pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kebijakan ini dinilai memberatkan karena biaya instalasi perangkat mencapai puluhan juta rupiah per kapal, sementara penghasilan nelayan tidak menentu.

Menurut Nunung (60), perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) setempat, aturan ini menghambat aktivitas melaut karena kapal tidak diizinkan beroperasi tanpa VMS. "Tanpa alat ini, kami tidak bisa mencari ikan sama sekali," ujarnya. Biaya yang harus dikeluarkan meliputi: - Harga perangkat VMS: Rp16 juta - Biaya perizinan dan pajak: Rp6 juta

Nelayan mengeluhkan kenaikan biaya operasional seperti BBM dan logistik yang tidak sebanding dengan pendapatan. "Bagaimana bisa kami membeli VMS jika hasil tangkapan saja sering tidak menutupi biaya melaut?" tambah Nunung. Kebijakan ini sebenarnya sudah berlaku sejak beberapa tahun lalu, tetapi penegakannya baru diperketat setelah Lebaran 2025.

Aksi demonstrasi berlangsung dari Pelabuhan Muara Angke menuju Pengedokan Kapal, dengan peserta menuntut revisi kebijakan. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi nelayan kecil sebelum menerapkan aturan teknis yang mahal.