PT Pertamina (Persero) tengah mempersiapkan diri untuk menjalankan kebijakan pemerintah terkait rencana peningkatan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan minyak mentah dari Amerika Serikat. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan oleh pemerintah AS terhadap Indonesia. Meskipun kebijakan tarif tersebut saat ini masih dalam masa penangguhan, Pertamina menyatakan kesiapannya untuk menunggu arahan resmi dari pemerintah sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Fadjar Djoko Santoso, Vice President Corporate Communication Pertamina, menjelaskan bahwa saat ini perusahaan masih melakukan kajian mendalam terkait rencana tersebut. "Kami akan menunggu kajian dan kebijakan resmi dari pemerintah sebelum menentukan langkah selanjutnya," ujarnya di Jakarta. Saat ini, impor LPG dari AS mencapai 57% dari total impor LPG nasional, sementara impor minyak mentah dari AS hanya sekitar 4%. Sisanya berasal dari berbagai negara seperti Singapura, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan dalam rencana ini:

• Kajian Keekonomian: Pertamina akan mengevaluasi nilai keekonomian impor dari AS dibandingkan dengan negara lain.
• Diversifikasi Pasokan: Peningkatan impor dari AS tidak akan menghentikan pasokan dari negara-negara lain, melainkan hanya menyesuaikan volume.
• Harga Kompetitif: Meskipun jarak geografis yang jauh, harga LPG dari AS dinilai tetap kompetitif dibandingkan dengan pasokan dari Timur Tengah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menegaskan bahwa pemerintah sedang melakukan perhitungan matang terkait rencana ini. "Kami diperintahkan untuk melihat potensi barang yang bisa dibeli dari Amerika, termasuk LPG dan minyak mentah," kata Bahlil. Ia menambahkan bahwa surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS yang mencapai US$14-15 miliar menjadi salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan ini.