Jakarta – Pelaksanaan Kongres VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) diprediksi mengalami penundaan dari jadwal awal yang direncanakan pada April 2025. Meski demikian, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menegaskan bahwa kongres partai tetap akan digelar dalam tahun yang sama, tanpa mundur ke tahun berikutnya.

"Ada kemungkinan jadwal kongres bergeser dari bulan April, tetapi kami pastikan tidak akan melebihi tahun 2025," ujar Puan dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).

Hingga saat ini, PDI-P belum menetapkan waktu dan lokasi pasti pelaksanaan Kongres VI. Partai tersebut masih mempertimbangkan dinamika politik nasional sebelum memutuskan jadwal final. Namun, Puan memastikan bahwa seluruh persiapan internal berjalan sesuai rencana.

"Kami tidak ingin terburu-buru dalam menentukan waktu kongres. Semua tahapan persiapan tetap berjalan lancar di bawah kendali ketua umum," tambahnya.

Kewenangan Kongres PDI-P

Berdasarkan Pasal 70 AD/ART PDI-P, kongres merupakan forum tertinggi partai dengan sejumlah kewenangan strategis, antara lain: - Menerima laporan pertanggungjawaban DPP PDI-P; - Merevisi atau menetapkan AD/ART partai; - Menentukan program dan sikap politik; - Memilih ketua umum sekaligus formatur susunan kepengurusan DPP; - Mengevaluasi rehabilitasi mantan anggota yang terkena sanksi; - Menetapkan keputusan-keputusan penting lainnya.

Nasib Kepemimpinan Megawati

Salah satu agenda krusial dalam Kongres VI adalah penetapan ketua umum untuk periode 2025–2030. Pada Rakernas V Mei 2024, PDI-P secara resmi memohon kepada Megawati Soekarnoputri untuk kembali memimpin partai.

"Rakernas telah meminta Ibu Megawati bersedia melanjutkan kepemimpinan di periode berikutnya," jelas Puan saat membacakan hasil Rakernas.

Selain itu, Megawati juga diberi mandat penuh untuk menentukan sikap partai terhadap pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Keputusan ini dinilai penting mengingat transisi politik yang akan dihadapi PDI-P dalam beberapa tahun ke depan.