Jakarta – Pemerintah Indonesia bersiap menghadapi putaran pertama negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) yang akan digelar di Washington DC pada pertengahan April 2025. Pertemuan ini menjadi momen krusial bagi Indonesia untuk menyikapi kebijakan tarif resiprokal AS sebesar 32 persen yang berdampak pada ekspor nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa Indonesia termasuk dalam daftar terbatas negara yang diundang langsung oleh otoritas perdagangan AS, termasuk US Trade Representative (USTR), Departemen Keuangan, dan Departemen Perdagangan. "Ini merupakan bentuk pengakuan atas keseriusan Indonesia dalam membangun kemitraan strategis dengan AS," tegas Airlangga dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Jakarta.

Strategi Negosiasi Indonesia
Pemerintah telah menyusun sejumlah pendekatan untuk memitigasi dampak tarif, antara lain: - Paket kompensasi perdagangan senilai $18-19 miliar melalui pembelian produk-produk AS. - Penyederhanaan Non-Tariff Measures (NTM) untuk memperlancar arus investasi bilateral. - Ekspansi kerja sama sektor keuangan dan dukungan bagi perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia.

"Kami juga membuka peluang investasi timbal balik, termasuk dorongan bagi perusahaan domestik untuk ekspansi ke pasar AS," tambah Airlangga. Namun, ia menekankan bahwa implementasi kesepakatan tetap bergantung pada hasil dialog di meja perundingan.

Agenda Paralel Kebijakan Domestik
Di sela persiapan negosiasi, pemerintah terus mematangkan kebijakan pendukung seperti: - Satgas PHK untuk penanganan pemutusan hubungan kerja. - Satgas Deregulasi guna menyederhanakan perizinan usaha. "Langkah-langkah ini dirancang untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif secara paralel dengan diplomasi perdagangan," pungkasnya.