Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan tiga pendekatan strategis dalam menghadapi rencana penerapan tarif resiprokal sebesar 32% oleh Amerika Serikat terhadap produk ekspor Indonesia. Pertemuan bilateral yang akan digelar di Washington DC pada pertengahan April 2025 menjadi momentum penting bagi diplomasi perdagangan kedua negara.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk dalam daftar terbatas negara yang diundang khusus untuk berdialog dengan tiga lembaga strategis AS:

• Office of the United States Trade Representative (USTR)
• Departemen Keuangan AS
• Departemen Perdagangan AS

"Ini merupakan bentuk pengakuan terhadap posisi strategis Indonesia dalam perdagangan global," tegas Airlangga dalam keterangan pers di Jakarta.

Adapun tiga pilar strategi yang akan dibawa dalam negosiasi tersebut meliputi:

1. Dokumen Negosiasi Komprehensif Pemerintah telah menyusun kerangka perundingan menyeluruh yang mencakup:
2. Penyesuaian struktur tarif
3. Penyederhanaan hambatan non-tarif
4. Skema kerja sama ekonomi bilateral

5. Harmonisasi regulasi sektor keuangan

6. Paket Keseimbangan Perdagangan Indonesia berencana meningkatkan impor produk-produk strategis dari AS senilai sekitar 18-19 miliar dolar AS sebagai bentuk komitmen terhadap hubungan dagang yang berimbang.

7. Ekspansi Investasi Timbal Balik Agenda pertemuan akan membahas:

8. Insentif bagi investor AS di sektor prioritas Indonesia
9. Fasilitasi ekspansi bisnis Indonesia ke pasar Amerika
10. Kerangka hukum untuk perlindungan investasi bilateral

"Kami optimis dapat mencapai titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak," tambah Airlangga, seraya menekankan bahwa hasil akhir masih tergantung pada dinamika negosiasi.

Secara terpisah, pemerintah juga sedang memfinalisasi pembentukan dua satuan tugas khusus:

• Satgas PHK untuk mengantisipasi dampak ketenagakerjaan dari perubahan kebijakan perdagangan
• Satgas Deregulasi guna menyederhanakan prosedur bisnis dan menarik lebih banyak investasi

Kedua satgas ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah yang dirancang untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif.