Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya isu pengambilalihan partai dan potensi penundaan pelaksanaan Kongres VI. Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, yang saat ini sedang menjalani masa tahanan, mengirimkan pesan khusus kepada seluruh kader partai melalui surat resmi. Dalam pesannya, Hasto menekankan pentingnya loyalitas kader terhadap Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, serta mengingatkan untuk tetap waspada terhadap upaya pengambilalihan partai oleh pihak tertentu.

Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan pihak yang diduga berupaya mengambil alih kendali partai, Hasto menegaskan bahwa kewaspadaan kolektif harus ditingkatkan. "Seluruh kader harus menunjukkan komitmen tertinggi kepada Ibu Megawati dan selalu berhati-hati terhadap segala bentuk intervensi eksternal," ungkap Guntur Romli, salah satu politikus PDI-P, yang menyampaikan pesan tersebut kepada media.

Di sisi lain, Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, mengonfirmasi bahwa pelaksanaan Kongres VI partai berpotensi mengalami penundaan dari jadwal awal yang direncanakan pada April 2025. Namun, ia menegaskan bahwa kongres akan tetap dilaksanakan dalam tahun yang sama. "Kami masih menyesuaikan dengan situasi politik terkini, tetapi targetnya tidak akan melebihi tahun 2025," jelas Puan saat memberikan keterangan di Gedung DPR RI.

Berikut beberapa poin penting terkait perkembangan terbaru PDI-P: - Isu Pengambilalihan Partai: Muncul kekhawatiran internal terkait upaya pihak tertentu untuk mengambil kendali partai. - Jadwal Kongres VI: Pelaksanaan kongres berpotensi mundur, meskipun masih dalam rentang waktu 2025. - Peran Megawati: Rakernas V PDI-P telah memohon kesediaan Megawati untuk kembali memimpin partai pada periode 2025-2030. - Sikap Politik: Megawati diberi mandat penuh untuk menentukan sikap partai terhadap pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

Puan menambahkan bahwa segala persiapan menuju kongres tetap berjalan sesuai rencana, meskipun waktu dan lokasi pelaksanaannya belum ditetapkan secara resmi. "Semua proses internal berjalan lancar dan tetap berada di bawah kendali Ketua Umum," tegasnya. Sementara itu, keputusan akhir mengenai sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran akan sepenuhnya menjadi wewenang Megawati, sesuai dengan mandat yang diberikan dalam Rakernas V.